Rahmat Baequni Tak Ditahan Meski Tersangka, Pengacara: Beliau Ustaz
Rahmat Baequni yang menjadi tersangka kasus hoaks petugas KPPS diracun, memberikan keterangan saat rilis perkara di Mabes Polda Jawa Barat, Bandung, Jumat (21/6/2019). (Antara-Bagas Hilman)

Solopos.com, BANDUNG -- Tersangka kasus hoaks, Rahmat Baequni, akhirnya diizinkan untuk pulang setelah kuasa hukumnya memberikan surat permohonan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat untuk tidak ditahan.

"Tidak ditahan, jadi ini bukan penangguhan. Barusan saya bersurat ke Ditreskrimsus untuk meminta tidak ditahan. Walaupun statusnya sudah tersangka, tapi kita minta untuk tidak ditahan," kata kuasa hukum Baequni, Hamynudin Fariza, di Bandung, Jumat (21/6/2019) malam.

Hamynudin menuangkan sejumlah pertimbangan dalan suratnya tersebut agar diizinkan untuk tidak ditahan walau kliennya dalam status tersangka. Pertimbangan tersebut, di antaranya Baequni yang merupakan kepala keluarga dan seorang penceramah yang kehadirannya ditunggu oleh jamaahnya.

"Pertimbangan saya ya karena beliau ini ustaz, kajiannya selalu ditunggu oleh jemaahnya. Lalu dia kepala keluarga dan istrinya baru saja melahirkan," kata Hamynudin.

Walaupun dipersilakan untuk pulang, kata dia, Baequni tetap wajib melapor kepada pihak kepolisian setiap sepekan sekali. Selain itu proses hukumnya juga terus berjalan hingga status hukumnya menjadi P21 atau dilimpahkan ke kejaksaan.

"Jadi alasan-alasan seperti tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi tindak pidana lain kembali," kata dia.

Sebelumnya, Baequni yang juga merupakan penceramah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Jabar sejak diamankan pada Kamis (20/6/2019) malam. Dia diperiksa karena terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks terkait Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang gugur karena diracun.

Atas perbuatannya, Rahmat Baequni terancam hukuman diatas lima tahun penjara dengan disangkakan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1/1946 dan juga Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU No 19/2016 tentang Perubahan Terhadap UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan atau Pasal 207 KUHP Pidana.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom