Radya Pustaka terganjal sengketa Sriwedari

Solo (Espos)–Teka-teki di balik tak turunnya anggaran rehab untuk Museum Radya Pustaka terkuak lagi. Walikota Solo, Joko Widodo mengakui bahwa sengketa tanah Sriwedari yang berkepanjangan selama ini menjadi pemicu tidak turunnya anggaran senilai Rp 2,4 miliar itu.

Kabar tersebut langsung disambut Jaril, mantan kuasa ahli waris keluarga Sriwedari dengan sikap pembenaran. “Kalau Pemkot tak segera menuntaskan persoalan Sriwedari dengan kami, maka pemerintah pusat sudah benar jika tak menurunkan anggaran itu. Sebab, tanah masih sengketa kok dikasih anggaran,” kata Jaril kepada Espos, Jumat (11/6).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Jokowi, sengketa Sriwedari yang saat ini masih belum rampung menjadi kendala utama bagi museum dalam menerima bantuan dari pusat. “Ya..itu, gara-gara sengketa tanah Sriwedari, bantuan jadi dibatalkan,” ujarnya.

Menurutnya, jika Pemkot mendapat bantuan rehap museum dari pusat dikhawatirkan akan menimbulkan polemik. Sebab, jika di dalam museum dilakukan pembangunan maupun penataan dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa baru, seperti halnya protes dan kritikan ahli waris atas pembangunan pagar pembatas di area Sriwedari.

“Sebenarnya pembangunan pagar itu untuk menarik masyarakat yang melintas ketika melihat pagar tersebut. Pembangunan ini juga unuk menyedot minat masyarakat datang ke Sriwedari,” papar Jokowi.

Menanggapi hal itu, Jaril mengaku siap membantu Walikota Solo untuk mencairkan dana rehab Radya Pustaka senilai Rp 2,4 miliar. Meski demikian, tegasnya, dengan catatan Pemkot dan pihaknya bersedia menempuh jalan damai untuk mencari pilihan terbaik bagi kedua belah pihak.

“Kami sudah menawarkan jalan damai dan sikap kooperatif. Kalau bersedia semua aset yang menjadi cagar budaya akan kami hibahkan untuk warga Solo dan dikelola untuk kebaikan bersama,” tegasnya.

Ditanya soal sengekta dirinya dengan ahli waris Sriwedari, Jaril mengaku sudah menyiapkan dana senilai Rp 27,5 miliar untuk membayar kekurangan pembelian tanah Sriwedari. “Kuncinya sebenarnya walikota mau kooperatif dengan kami dan bersedia menempuh jalan damai. Jadi, kedua belah pihak, yakni Pemkot dan saya bisa-bisa menyelesaikan sengketa ini,” paparnya.

asa