Putri Mako Jadi Rakyat Biasa, Bikin Paspor akan Tinggal di AS

Putri Mako dari Kekaisaran Jepang resmi menjadi rakyat jelata seusai menikahi sang pujaan hati bernama Kei Komuro.

 Putri Mako dan Kei Komuro (Instagram)

SOLOPOS.COM - Putri Mako dan Kei Komuro (Instagram)

Solopos.com, TOKYO — Putri Mako dari Kekaisaran Jepang resmi menjadi rakyat jelata seusai menikahi sang pujaan hati bernama Kei Komuro. Seperti apa kehidupannya setelah dia menikah?

Mengutip Liputan6 dari Nikkei Asia, Rabu (27/10/2021), Mako dan Kei Komuro yang keduanya berusia 30 tahun, sedang bersiap untuk menjalani hidup bersama di Amerika Serikat (AS).

Mereka akan pindah ke New York, tempat Komuro bekerja di kantor firma hukum, meskipun laporan berita mengatakan Mako akan tinggal di Tokyo untuk melakukan persiapan, termasuk mengajukan paspor pertamanya.

Karena keluarga kerajaan Jepang tidak memiliki paspor, Mako perlu membuat daftar keluarga dengan Komuro sebagai warga negara, lalu mengajukan paspor. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu, di mana dia akan tinggal di Jepang untuk sementara waktu.

Baca Juga: Fenomena Misterius, Ribuan Hewan Laut Mati Terdampar di Pantai Inggris

Kyodo News mealaporkan, ia diperkirakan akan berangkat ke Amerika Serikat paling cepat bulan depan. Sembari mempersiapkan kepergiannya ke New York, Putri Mako akan tinggal di kondominium Tokyo.

Perhatian publik yang luas berpusat pada pasangan itu membuat keamanan menjadi masalah yang mendesak. Takatsukasa, putri Kaisar Hirohito, menjadi korban perampokan. Kakak perempuannya, Takako Shimazu, lolos dari percobaan penculikan.

Mako tidak lagi akan menerima perlindungan dari Imperial Guard setelah dia meninggalkan keluarga kekaisaran. Jika polisi menunjuknya sebagai individu yang membutuhkan keamanan khusus, dia secara teoritis mungkin memiliki seorang petugas yang menemaninya selama perjalanan, misalnya.

Baca Juga: Bocah Madura Jadi Miliarder di Arab Saudi, Punya Koleksi Mobil Mewah

Ketika Kuroda menikah, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mengambil alih detail keamanannya. Mako juga diharapkan mendapat dukungan terkait keamanannya.

Tetapi anggota Kementerian Luar Negeri, departemen kepolisian dan Badan Rumah Tangga Kekaisaran semuanya menyarankan bahwa tidak mungkin bagi petugas polisi Jepang untuk menemani Mako ke luar negeri, di mana mereka tidak memiliki yurisdiksi.

Namun, melindungi warga negara Jepang adalah salah satu tanggung jawab terbesar pemerintah. Kementerian Luar Negeri dapat meminta agar konsulat berkoordinasi dengan polisi setempat untuk membantu.

“Dia mungkin harus mempertimbangkan opsi seperti menyewa penjaga keamanan sendiri,” kata salah satu sumber di Badan Rumah Tangga Kekaisaran.

Berita Terkait

Berita Terkini

Bukan Mati, Ini Vonis Hakim untuk Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana penjara nihil kepada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, terkait korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) dan TPPU.

Asal Asul Nama Prabu Siliwangi yang Melekat pada Raja Sunda Galuh

Prabu Silwangi bukanlah nama dari salah satu Raja Sunda, lantas siapakah ia?

+ PLUS Waspada, Kenali Beragam Modus Kekerasan Seksual di Dunia Kampus

Modus kekerasan seksual yang dipakai pelaku terkesan akademik, seperti memberikan tugas kepada korban, disuruh memperbaiki nilai, mengajak meninjau lokasi penelitian dan bergabung dalam projek yang dikerjakan pelaku.

+ PLUS Akademisi Tolak Peleburan Litbang Komnas HAM dengan BRIN

Peleburan fungsi penelitian, pengembangan, riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi ke dalam BRIN hanya sah dilakukan di kalangan instansi pemerintah atau yang berada di bawah fungsi eksekutif.

Ajak Milenial Seru-Seruan, Daihatsu Hadirkan Urban Fest 2022 di Manado

Mengawali 2022, Daihatsu kembali menyelenggarakan program hiburan kekinian bagi para generasi muda dalam acara bertajuk Daihatsu Urban Fest – The Next Level,

Hakim Perintahkan Rampas Harta Heru Hidayat Terkait Asabri, Ini Datanya

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memerintahkan perampasan harta Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, terkait korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) dan TPPU.

Solopos Hari Ini: Bhre Calon Terkuat

Suksesi Praja Mangkunegaran mulai menemui titik terang. Nama G.P.H. Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo, 24, kian menguat sebagai pemimpin baru Mangkunegaran.

10 Berita Terpopuler: Kisah Ki Semar dan Kasus Libatkan Polisi Boyolali

Ulasan petilasan Ki Semar atau Eyang Semar di kompleks wisata religi Gunung Srandil, Cilacap, Jateng dan kasus wanita dihina Kasatreskrim Boyolali menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Rabu (19/1/2022).

+ PLUS RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Hanya Fraksi PKS yang Menolak

DPR mengesahkah Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR.

Eks Karyawan Paytren Tuntut Yusuf Mansur Bayar Gaji Mereka

Salah satu karyawan, Isaf, mengaku ia dan teman-temannya kini sedang bersiap untuk menggugat PT VSI yang dipunyai Yusuf Mansur. 

Ustaz Yusuf Mansur Kukuh dengan Investasi yang Digalangnya

Yusuf Mansur mengajak seluruh karyawan Paytren untuk bergembira.

Ibu Hamil Ditandu ke Puskesmas, Camat: Kerusakan Jalan Hal Biasa

Camat Rawas Ilir Muratara Syukur mengatakan kerusakan jalan menjadi hal biasa di saat musim hujan di daerah tersebut.

Mudik dari Malaysia, 3 TKW Positif Omicron

Kedua PMI terdeteksi Omicron tersebut telah dievakuasi ke Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang untuk mendapat perawatan.

Tuntut Hukuman Mati ke Heru Hidayat, Hakim: Jaksa Lampaui Kewenangan

Heru Hidayat dinyatakan terbukti bersalah tapi karena ia telah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara Jiwasraya maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara Asabri adalah nihil.

Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup, Jaksa: Ia Layak Dihukum Mati

Namun di mata mereka Heru yang Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera tetap layak dihukum mati sesuai tuntutan.

Ketimpangan Menurun dan Angka Melek Huruf Sragen Terendah di Soloraya

LBH Pers menilai pemidanaan dua orang polisi aktif penganiaya jurnalis Tempo di Kota Surabaya Nurhadi adalah preseden baik dalam hal perlindungan profesi jurnalis dan kebebasan pers.