Solo (Espos)--Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) kembali mendesak pemerintah daerah merealisasi 20 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).
Hingga saat ini tercatat 25 pemerintah daerah dari total 470 kabupaten di Tanah Air, realisasi sharing APBD untuk PNPM masih di bawah 20 persen. Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Menkokesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sujana Royat, saat ditemui wartawan seusai Rakor strategic alliance for Poverty Alleviation (SAPA) dan sarasehan kesejahteraan rakyat di Pedan Room Hotel Sahid Jaya, Jumat (16/4).
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Kegiatan tersebut menghadirkan Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi); Bupati Jembrana, I Gede Winasa; serta Bupati Kebumen, Nashiruddin Al Mansur, sebagai pembicara. Ketiga kepala daerah itu dinilai sukses dengan berbagai program pengentasan kemiskinan.
“Peran Pemda dalam pengentasan kemiskinan yakni diharapkan merealisasi sharing APBD sebesar 20 persen. Saat ini dari 470 kabupaten masih ada 25 kabupaten yang memenuhinya,” ujar dia. Sujana mengancam, bila dalam dua hingga tiga tahun anggaran Pemda tidak memenuhi sharing APBD 20 persen, pusat akan menghentikan dana PNPM.
Sedangkan Pemda yang sudah memenuhi pembagian APBD hingga 20 persen, pusat akan memberikan tambahan. Sujana menyampaikan, berdasar data terbaru, jumlah penduduk miskin di Tanah Air mencapai 35 juta atau 14 persen dari total penduduk. Distribusi masyarakat miskin paling banyak di Pulau Jawa yang padat penduduk. Indikator kemiskinan meliputi kondisi gizi buruk atau kurang, pendidikan rendah dan kesehatan. Menurutnya, program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini sudah lengkap. Yang dibutuhkan optimalisasi penerapan program.
kur
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
