Pupuk Bersubsidi Minim, KTNA Desak Bupati Sragen Kirim Surat ke Presiden Jokowi

Solopos.com, SRAGEN — Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen mendesak Bupati Sragen menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menambah alokasi pupuk bersubsidi, menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk, atau mencabut subsidi pupuk daripada ramai di tingkat petani.

Hal itu terungkap saat para petani yang tergabung dalam KTNA Sragen mendatangi Kantor Dinas Bupati Sragen untuk beraudiensi terkait dengan minimnya alokasi pupuk bersubsidi pada 2020, Kamis (23/1/2020).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kedatangan para petani di bawah koordinasi Ketua KTNA Sragen Suratno diterima langsung Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati di Ruang Rapat Bupati Sragen. Dalam penerimaan KTNA, Bupati juga didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Ketapang), Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sragen, serta sejumlah produsen pupuk Indonesia.

“Alokasi pupuk bersubsidi itu memang kebijakan pusat tetapi dampaknya langsung dirasakan petani. Alokasi untuk urea masih kurang 10.259 ton, SP36 masih kurang 9.621 ton, ZA pun kurang 2.755 ton, dan NPK kurang 9.655 ton. Atas dasar itulah, KTNA mendesak Bupati untuk meminta tambahan alokasi kepada pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan petani di Sragen,” ujar Suratno dalam audiensi.

Suratno menyampaikan alternatif solusi lain, yakni dengan pengalihan atau pengurangan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) untuk pupuk bersubsidi.

Alternatif ketiga yang ditawarkan Suratno, kebijakan subsidi hanya untuk pupuk tunggal, yakni pupuk majemuk dengan formula yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman.

Dia mengatakan pada alternatif ketiga itu hanya subsidi untuk pupuk urea, SP36, dan ZA yang dialihkan untuk subsidi NPK dengan formula yang berbeda

“Kalau tiga alternatif itu tidak direspons pemerintah pusat, maka bisa diusulkan alternatif menaikkan HET pupuk sehingga mengurangi subsidi pupuk. Sisa subsidi itu diberikan untuk penambahan pupuk nonsubsidi. Kemudian untuk alternatif terkahir ya subsidi pupuk itu dihapus saja sekalian dan diganti dengan program yang berpihak kepada petani langsung,” jelas Suratno.

Suratno menjelaskan dengan alokasi yang terbatas itu berdampak pada harga pupuk bersubsidi yang melebihi HET di sejumlah pengecer tidak resmi. Suratno mendapat laporan bila harga pupuk NPK bisa tembus Rp150.000-Rp200.000/sak padahal HET-nya hanya Rp115.000/sak.

Kepala Distan Ketapang Sragen Eka Rini Mumpuni mengatakan pengurangan bantuan alsintan jelas tidak bisa karena masih banyak proposal permohonan alsintan ke Distan Ketapang.

Eka mengakui bila alokasi pupuk bersubsidi pada 2020 anjlok bila dibandingkan dengan alokasi 2019. Padahal Eka mengaku sudah mengajukan usulan kuota pupuk sesuai kebutuhan petani yang tercantum dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) elektronik.

Kuota Elpiji 3 Kg untuk Sragen Tahun 2020 Belum Pasti

Sementara itu, Bupati Sragen menyanggupi desakan KTNA untuk segera berkirim surat ke pemerintah pusat. Namun sebelum berkirim pusat, Bupati meminta Distan Ketapang untuk mengkaji persoalan kekurangan pupuk bersubsidi itu sebagai dasar dalam pengajuan surat ke pemerintah pusat.

Yuni, sapaan Bupati, menampung semua masukan baik dari dinas, produsen, maupun KTNA sebagai pertimbangan dalam pengambilan langkah berikutnya. Bupati kemungkinan akan menyampaikan persoalan itu kepada Menteri Pertanian dalam kunjungan ke Sragen pada Februari mendatang.