PUNGUTAN SISWA : Formas Pepak: Guru di Klaten Seperti Pedagang

Solopos.com, KLATEN — Seratusan orang warga Klaten yang terdiri atas Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Klaten (Formas Pepak), orang tua siswa, dan beberapa orang mahasiswa mendatangi DPRD Klaten, Rabu (10/12/2014).

Mereka mengadukan kondisi pendidikan di Klaten, salah satunya masih ada pungutan kepada orang tua siswa untuk kebutuhan sekolah. Kedatangan mereka diterima Komisi IV DPRD Klaten di Ruang Sidang Paripurna. Saat itu, ada sembilan anggota DPRD Klaten dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Klaten, Eko Prasetyo, yang mendengar aspirasi mereka.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kedatangan kami hari ini [Rabu] di DPRD untuk mengadukan masih banyaknya pungutan liar di sejumlah sekolah seperti pengadaan seragam, buku-buku pendamping, dan pungutan biaya les. Padahal, sudah ada dana BOS [Bantuan Operasional Sekolah] dari pemerintah pusat untuk operasional pendidikan di sekolah,” kata Koordinator Formas Pepak, Purwanti, saat mengutarakan kedatangannya di depan para anggota DPRD, Rabu.

Ia juga menduga komite dan pengawas pendidikan ikut terlibat sehingga menyuburkan pungutan di sekolah. Bahkan, ia menyebut guru kini bergeser layaknya pedagang yang memungut biaya les. Mereka mengatakan sekolah kini menjadi tempat transaksi penjualan seragam dan buku seperti pasar.

“Kami meminta para wakil rakyat bisa menghentikan komersialisasi pendidikan dan menindak tegas pelaku pungutan. Selain itu, membentuk perda [peraturan daerah] tentang pendidikan di Klaten agar pungutan tidak semakin merajalela karena kami sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat,” tuturnya.

Masih adanya pungutan di sekolah itu juga diungkapkan Indarwati, warga Cawas yang diminta membayar Rp900.000 agar bisa mendapatkan kartu ujian untuk anaknya yang masih SMP. “Sebelum anak saya ujian, saya diminta sekolah untuk membayar Rp900.000. Dari keterangan pihak sekolah, uang itu untuk menutup biaya operasional karena dana BOS kurang. Terpaksa saya bayar agar anak saya bisa mendapat kartu ujian,” katanya saat audiensi.

Salah satu anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Widya Dharma (BEM UNWIDHA) Klaten, Ridwan Coki, berharap DPRD sebagai wakil rakyat bisa menindaklanjuti permasalahan pendidikan di Klaten.

“Permasalahan pendidikan di Klaten cukup banyak. DPRD sebagai wakil rakyat harus turun tangan untuk mengecek kondisi di lapangan. Selain itu, juga dibuat aturan agar mereka yang melakukan pungutan bisa diberi sanksi tegas,” ujar mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) ini.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi IV, Eko Prasetyo, berupaya menindaklanjuti aduan tersebut. Ia pun menyatakan anggota dewan telah berulangkali memperingatkan sekolah untuk tidak melakukan pungutan apapun kepada orang tua siswa.

“Aduan itu akan kami klarifikasikan kepada Dinas Pendidikan. Kami sudah mendapat data-datanya dari masyarakat yang akan menjadi dasar untuk pengawasan di lapangan agar pungutan itu tidak terus terulang. Terkait usulan perda tentang pendidikan, akan kami kaji dulu dengan pihak-pihak terkait,” katanya.