Solopos.com, BOYOLALI — Pengakuan sejumlah guru SD di Boyolali bahwa sekolah diwajibkan membeli foto bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) seharga Rp200.000 per pasang, mendapat tanggapan dari pihak Dikpora setempat. Baca: SD di Boyolali Wajib Beli Foto Jokowi-JK Rp200.000 per pasang!
Ketua Paguyuban UPT Dikpora Boyolali, Sumarno, membenarkan jika pihaknya telah meminta SD di Boyolali yang berjumlah sekitar 500 sekolah untuk membeli foto lewat UPTD. Namun dia membantah telah mewajibkan setiap sekolah membeli foto presiden ini.
Promosi BI Rate Naik Jadi 6,25%, BRI Optimistis Pertahankan Likuiditas dan Kredit
“Jadi ceritanya begini, beberapa waktu lalu saya datang ke beberapa sekolah ternyata di sana foto presidennya tidak sesuai prosedur. Dalam foto backgroundnya ada yang merah semua ada yang menghadap ke kanan dan ke kiri, akhirnya kami rapat pada pertengahan November lalu dan disepakati kalau dari paguyuban mau memfasilitasi itu,” kata Sumarno di Kantor Dikpora Boyolali, Kamis (4/12/2014).
Lagi pula, katanya, pihaknya hanya mengimbau sekolah untuk membeli. “Kami hanya mengimbau saja, kalau mau beli atau tidak ya terserah. Yang penting, imbauan kami setiap sekolah agar memasang foto yang standar,” lanjut Sumarno.
Saat disinggung soal harga yang terlalu mahal, dia mengatakan jika harga tersebut sesuai dengan harga yang ada dipasaran. “Memang harganya segitu, itu kan bahannya bagus, ukurannya juga cukup besar 12 R,” ucap dia.
Pantauan Solopos.com di tempat penjualan bingkai foto di salah satu toko dekat Pasar Pengging, harga satu bingkai foto dengan ukuran serupa yakni 12 R dan bahan serupa yakni kayu yang dilapisi bahan fiber dijual seharga Rp70.000 per bingkai.
“Mungkin kalau beli banyak bisa lebih murah lagi,” kata Furkon, 20, seorang karyawan di toko tersebut. Ada pun harga bingkai dengan ukuran lebih besar dari ukuran 12 R dijual dengan harga Rp90.000.
Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Boyolali, Agrar Mahardi, mengaku tidak mengetahui pasti masalah itu, dia mengatakan jika penjualan foto presiden itu urusan Paguyuban Kepala UPT Dinas Pendidikan Boyolali. “Saya kurang tahu itu, itu dari paguyuban UPT, bukan dari Dinas Dikpora,” kata da saat ditemui Solopos.com di kantornya, Kamis (4/11/2014).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
