Pungli Keluarga Napi Rp40 Juta, Kepala LP Parepare Dicopot

Kepala LP Parepare memungut biaya hingga Rp40 juta kepada keluarga napi sebagai syarat napi tersebut bebas.

 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulsel Liberti Sitinjak (tengah) menjawab pertanyaan wartawan di Lapas Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (18/8/2022). (ANTARA/Darwin Fatir).

SOLOPOS.COM - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulsel Liberti Sitinjak (tengah) menjawab pertanyaan wartawan di Lapas Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (18/8/2022). (ANTARA/Darwin Fatir).

Solopos.com, MAKASSAR — Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Parepare berinisial Z dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan praktik pungutan liar atau pungli di tempatnya bekerja.

Kepala LP Parepare memungut biaya hingga Rp40 juta kepada keluarga napi sebagai syarat napi tersebut bebas.

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

Meski terbukti pungli, Z hanya mendapat sanksi disiplin dan kasusnya tidak dibawa ke ranah pidana.

Sanksi pencopotan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulsel Liberti Sitinjak.

Baca Juga: Dua Kalapas Dicopot Diduga Terkait Pungli, Begini Kronologinya

“Iya benar (praktik pungli) dan saya sudah (ajukan permohonan hukuman). Kepala LP Parepare resmi saya tarik ke Kanwil dan sudah mengusulkan hukuman disiplin ke pusat. Saya tinggal menunggu hukuman (SK sanksi),” ujar Liberti di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (18/8/2022).

Saat ditanyakan apakah ada saksi pidana dijatuhkan kepada Kepala LP tersebut, kata dia, ada bagian pembinaannya namun proses administrasi dan kode etik tetap dikenakan kepada yang bersangkutan.

Baca Juga: Selundupkan Pil Koplo ke LP Semarang, Wanita Ini Simpan di Kemaluan

“Saya pikir kalau pidana, itu adalah bagian yang saya katakan tadi, di pembinaan. Sepanjang kita masih bisa bina, saya pikir biarlah yang bersangkutan itu mendapatkan hukuman disiplin di instansi kita,” tuturnya, seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Posisi yang bersangkutan, kata dia, telah ditarik dan sudah ada Pelaksana tugas (Plt) di LP Parepare.
Dan dalam waktu dekat diterbitkan Surat Keputusan (SK) yang baru untuk pergantian Kepala LP di sana secara definitif.

“Pasti ada hukuman jabatan. Yang saya usulkan (ke pusat) pencopotan dari jabatan,” katanya.

Baca Juga: Dapat Remisi 2 Bulan, 2 Napi Pencurian Langsung Bebas dari LP Sragen

Ditanyakan pula apakah ada kaki tangan maupun petugas LP dicurigai ikut bermain atas perilaku pungli tersebut, bahkan praktik pemberian uang itu diduga sudah berlangsung sejak lama, Liberti mengatakan sedang dilakukan pendalaman.

“Pasti turunannya ke bawah (pegawai LP) pasti kena. Saya pastikan ada (orang lain). Saya kan di sini baru, kalau dikatakan sudah itu (berlangsung lama), sudah (kasus) ini saja, yang jelas itu ada di hadapan saya. Ada benang merahnya, terbukti” ungkap Liberti.

Mantan Kepala LP Kelas IA Nusakambangan ini mengemukakan, pihaknya tidak bisa menyatakan praktik pungli itu berlangsung sejak dulu atau baru sekarang setelah terungkap.

Baca Juga: Cegah Pungli seperti di Tirtonadi Solo, Ini Langkah BPTD Jateng-DIY

Sebab masih dalam proses investigasi. Begitu pula kasus pungli di LP Kelas IIB Takalar, masih didalami tim khusus.

Kedua Kepala LP ini telah dinonaktifkan dari jabatannya.

“Saya tidak menyatakan baru atau lama, tapi yang jelas fakta itu ada. Kalau kapan mulai, pemeriksaannya kan ini sementara berlangsung (di LP Parepare dan Takalar),” ujarnya.

Baca Juga: Pengusutan Jual Beli Lahan Bong Mojo Solo Lanjut, Ada Tersangka Lain?

Sebelumnya, beredar informasi Kepala LP Kelas IIA Parepare, Z diduga menjalankan praktik pungli kepada keluarga tahanan maupun narapidana dengan meminta uang hingga Rp40 juta agar bisa segera dibebaskan.

Praktik itu terbongkar ketika muncul kwitansi penerimaan uang, meski ada tanda tangan tapi tanpa nama ke media sosial dan kini menjadi perbincangan publik

Begitu pula kasus praktik pungli yang sama diduga dijalankan Kepala LP IIB Takalar, EM ikut terbongkar.

Baca Juga: Peras Sekolah Rp25 Juta, Wartawan Gadungan di Malang Dibekuk Polisi

Dari pihak keluarga narapidana dijanjikan diberi remisi Hari Kemerdekaan 17 Agustus, asalkan membayar Rp15 juta.

Padahal, dalam aturan pemberian remisi ada syarat dan ketentuan tidak diperkenankan membayar sejumlah uang.

Sumber: Antara

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Aktivis Papua Minta Lukas Enembe Hadapi Proses Hukum di KPK

      Aktivis Papua Charles Kossay meminta Gubernur Lukas Enembe berjiwa besar untuk menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

      Kunjungan ke Gili Ketapang Probolinggo Naik Drastis Seusai Pandemi Mereda

      Pulau kecil di Probolinggo Jatim yang menawarkan keindahan alam bawah laut lewat snorkeling tersebut selama pandemi pernah nol kunjungan selama empat bulan.

      Tapanuli Utara Diguncang Gempa M 6.0, 1 Warga Meninggal Dunia

      Selain menyebabkan 1 warga meninggal dunia, gempa bumi di Tapanuli Utara Sumatra Utara juga menyebabkan sembilan orang terluka.

      Puan Bakal Bacakan Ikrar di Upacara Hari Kesaktian Pancasila

      Sejumlah wakil rakyat menjadi petugas pada Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu (1/10/2022), termasuk Ketua DPR Puan Maharani yang ditugasi membacakan dan menandatangani ikrar. 

      Masa Berlaku Paspor RI Jadi 10 Tahun, Begini Syarat dan Cara Penerbitannya

      Imigrasi menyatakan untuk wakru penerapan paspor dengan masa berlaku 10 tahun masih dalam tahap persiapan.

      Ini 4 Negara yang Eksis Komunis

      Komunis adalah salah satu ideologi yang diterapkan di beberapa negara. Hingga kini, eksistensi negara komunis masih ada.

      Besok Operasi Zebra 2022 Dimulai, Kakorlantas: Tilang Bukan Target, Tapi Tertib

      Operasi Zebra 2022 yang akan dilaksanakan selama 14 hari di seluruh wilayah Indonesia mulai 3-16 Oktober 2022.

      Ini Pesan Nadiem Makarim di Hari Kesaktian Pancasila

      Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan saktinya Pancasila terletak bagaimana menjadikan nilai-nilai di dalamnya sebagai petunjuk dan tujuan hidup sehari-hari sebagai Bangsa Indonesia.

      Seusai Ramai Kabar Lesti Kejora, KPI Larang Pelaku KDRT Tampil di TV & Radio

      Setelah ramai kabar Lesti Kejora menjadi korban KDRT Rizky Billar, KPI Pusat melarang pelaku KDRT untuk tampil di TV dan radio.

      Lukas Enembe Tersangka, KPK: Jangan Provokasi Masyarakat!

      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka murni penegakan hukum yang menurut Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, penanganan perkaranya murni tindak lanjut atas laporan masyarakat.

      Naskah Ikrar Hari Kesaktian Pancasila 2022

      Berikut ini terdapat naskah Ikrar Hari Kesaktian Pancasila 2022 yang biasanya dibaca saat momen upacara.

      Sejarah Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober dan Maknanya

      Berikut ini terdapat cerita sejarah Hari Kesaktian Pancasila dan maknanya yang diperingati tanggal 1 Oktober setiap tahunnya.

      Tak Daftar di Sihalal, Sertifikat Halal Tak Keluar

      sesuai regulasi, satu-satunya pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal hanya BPJPH.

      13 Perwira Polri Naik Pangkat, Ada 8 Jenderal Baru

      Sebanyak 13 pati Polri mendapatkan kenaikan pangkat baik dari Komisaris Besar (Kombes) ke Brigadir Jenderal (Brigjen) maupun Brigjen ke Inspektur Jenderal (Irjen).

      Jutaan Masyarakat Indonesia Bakal Jatuh Miskin karena Garis Kemiskinan

      Sebanyak 13 juta warga negara Indonesia (WNI) terancam jatuh miskin akibat Bank Dunia (World Bank) mengubah standar garis kemiskinan baru.