Puluhan Posisi Perangkat Desa di Wonosegoro Boyolali Kosong

Di Wonosegoro Boyolali terdapat puluhan kursi kepala desa kosong.

Solopos.com, BOYOLALI — Puluhan jabatan perangkat desa di Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, mengalami kekosongan. Kekosongan jabatan itu terjadi merata di semua desa di wilayah Boyolali bagian utara.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Camat Wonosegoro, Hari Harianto, mengatakan rata-rata setiap desa di Wonosegoro terdapat kekosongan dua hingga tiga kursi jabatan perangkat desa. Jika jumlah desa di Wonosegoro 18 desa, maka sedikitnya ada 36 kursi perangkat desa tak terisi.

“Ada yang kosong bayan, kadus, carik, dan lain-lainnya,” ujarnya selepas melantik para perangkat desa se-Kecamatan Wonosegoro di Pendapa Kecamatan setempat, Rabu (12/4/2017).

Dalam kesempatan itu, sedikitnya 230 tamu undangan hadir. Selain para perangkat desa, sejumlah jajaran muspika juga turut hadir. Pelantikan tersebut, kata Hari, untuk menyesuaikan struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) baru terkait Undang-Undang (UU) Desa.

Hari menegaskan, meski banyak jabatan perangkat desa yang masih kosong, namun tak ada alasan bagi pemerintah desa untuk mengabaikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebab, kekosongan jabatan perangkat desa itu masih bisa ditoleransi dan belum mendesak untuk dilakukan pengadaan perangkat desa. “Saya tegaskan, perangkat desa yang dilantik ini tak boleh leda-lede. Kami tak mengenal pelayanan yang leda lede,” ujarnya.

Hari juga mengingatkan, dengan melimpahnya uang desa, baik dari alokasi dana desa (ADD) atau dari Dana Desa (DD), sistem pengelolaan uang desa harus kian tertib, kian transparan, dan akuntabel. Sebab, kunci kesuksesan pembangunan desa diawali dari sikap pemerintah desa yang bersih, taat hukum, dan akuntabel dalam mengelola keuangan desa.

“Sekarang desa ini kaya raya sejak diberlakukannya UU Desa. Tapi, jangan main main dengan uang rakyat ini. Uang melimpah, harus diimbangi dengan kinerja yang kian berkualitas,” tegasnya.

Sejauh ini, Hari mengapresiasi pemerintahan desa di Wonosegoro yang terbilang tertib dalam hal adminstrasi keuangan. Selain itu, desa juga sangat cepat dalam menyelesaikan Rancangan APBDes berikut laporan pertanggung jawabannya.

“Sejak akhir 2016 lalu, sistem keuangan desa sudah memakai online. Semua desa sudah siap semua menerapkan siskeudes agar tertib dan transparan. Saya acungi jempol,” terangnya.

Terkait kekosongan perangkat desa ini, hal serupa juga terjadi di sejumlah desa di wilayah kecamatan di Boyolali. Meski demikian, belum ada kabar bakal ada pengisian jabatan perangkat desa dari Pemkab Boyolali.

“Kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah soal kekosongan perangkat desa ini. Di Desa Sendang, Karanggede, juga kosong tiga orang. Namun, pelayanan tetap harus jalan,” ujar Kepala Desa Sendang, Sukimin, menanggapi kekosongan perangkat desa di wilayahnya.