Pukat UGM Cium Korupsi Bidang Pangan

Ilustrasi (Foto: Dokumentasi)

SLEMAN– Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum (FH) UGM, mencium korupsi di bidang ketahanan pangan. Direkut Pukat UGM, Zaenal Arifin Mochtar mengatakan dalam kajian yang dilakukan lembaga ini ditemukan sejumlah indikasi korupsi di bidang pangan. Sebagai contoh adanya temuan kasus pupuk cair senilai Rp81 trilun.

Promosi Piala Dunia 2026 dan Memori Indah Hindia Belanda

“Dilakukan PT DMP (Daya Merry Persada). Disinyalir kasus ini terkait dengan M. Nazaruddin. Tampak dari perusahaan ini tetap menang tender meski sudah dibacklist,” jelasnya saat diskusi analisis korupsi kebijakan sektor pangan bersama tim KPK di kampus UGM, Kamis (25/10/2012).

Belum lagi, imbuhnya, kasus pengadaan bibit dengan nominal Rp1miliar-Rp2 miliar di Sumatra Utara. Kendati demikian, Zainal menilai Indonesia tidak sendiri. Dari data yang dikemukakan Food and Agriculture (FAO), diketahui setidaknya ada 61 negara yang memiliki indikasi korupsi dibidang pangan ini.

Dalam momen yang sama, Rektor UGM, Pratikno menimpali jika bangsa ini sudah selayaknya memiliki ketahanan yang kuat. Sebaliknya, justru mayoritas petani mengalami masalah pangan dan berujung pada impor.

Parahnya lagi, korupsi di bidang pangan ternyata tidak hanya terjadi dengan uang. Melainkan juga saat penggodogan kebijakan. Kejahatan terstruktur dan massal ini dinilainya harus lebih diperhatikan karena memiliki dampak negativ yang besar.

Dosen FK UGM sekaligus pemerhati masalah kebangsaan, Soetaryo menyampaikan menjadi tidak masuk akal jika negara loh jinawi ini tergantung pada bangsa lain.

“Kita impor ganggang, padahal kita Negara kelautan. Susu kita 90 persen juga impor. Belum gandum dan kedelai,” urai dia.

Yang lebih memprihatinkan, tambah Taryo, kebijakan justru ‘memuluskan’ raksasa dari Negara lain untuk memasukan pangan ke Indonesia. Persoalan ini tampak dari bea masuk impor yang nol (0). Sudah dapat ditebak, timpal dia, keuntungan perusahaan dari luar negeri akan ketagihan mengirimkan barang-barangnya.

Beranjak dari persoalan tersebut, KPK berusaha menekan adanya bahaya korupsi dengan mendirikan satgas khusus bernama Tim Monitoring Ketahanan Pangan. Berdiri sejak 2 bulan lalu, satgas yang berisi 13 personoil ini diketuai Asep Rahmat Suwanda.

Dalam kunjungannya di UGM, Asep menyatakan pangan memiliki kerawanan yang sama dengan bidang lain, baik tambang dan pajak. guna Guna mencapai tujuan tersebut, satgas saat ini tengah melakukan kajian bersama akademisi.

“Pada tahap awal, kami masih focus pada bisnis proses titik-titik rawan. Selanjutnya, kami mengajak akademisi untuk bersama memerangi kasus ini,” tandas Asep.