Kategori: Nasional

Puan Maharani Harapkan Sumbar Dukung Negara Pancasila, Panjang Buntutnya


Solopos.com/Newswire

Solopos.com, JAKARTA — Pernyataan Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan Puan Maharani saat pengumuman cagub-cawagub Sumatra Barat, Rabu (2/9/2020), berbuntut panjang. Lawan politik menghujat, bahkan Persatuan Pemuda Mahasiswa (PPM) Minang mengadu ke polisi.

Pernyataan itu ia lontarkan kala mengumumkan cagub-cawagub Sumbar yang didukung oleh PDIP. Puan berharap Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. "Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka!" kata Puan.

Sebagaimana dikutip dari Detikcom, Jumat (4/9/2020), Puan Maharani yang juga Ketua DPR itu mengatakan, "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila.”

Ceritakan Pabrik Cerutu di Jogja, Gadis Indigo Diselingi Tawa Misterius

Beragam tanggapan dan komentar pun terlontar dari berbagai kalangan terkait pernyataan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu. Anggota Komisi II DPR dari daerah pemilihan Sumbar II, Guspardi Gaus, mengimbau Puan meminta maaf atas pernyataannya itu kepada masyarakat Sumbar.

Desakan itu dikemukakan mengingat jabatan yang diemban Puan. "Jadi saya merasa prihatin kecewa terhadap statement yang dikeluarkan oleh Ibu Puan Maharani yang notebenenya beliau adalah pejabat negara. Tidak hanya pejabat negara, tapi juga Ketua DPR RI dan petinggi partai," kata Guspardi di kompleks parlemen Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Bikin Tak Nyaman

Anggota DPD asal Sumbar, Emma Yohana, juga mengaku tidak nyaman dengan pernyataan Puan. Emma menilai pernyataan Puan meragukan komitmen Sumbar terhadap dasar negara. "Secara pribadi maupun sebagai anggota DPD asal Sumatra Barat, tentu saja saya tidak nyaman dengan pernyataan itu, karena terkesan masih meragukan komitmen Sumatera Barat terhadap negara Pancasila," kata Emma kepada wartawan di Padang, Kamis (3/9/2020).

Syarat Roro Jonggrang Awal Mula Candi Sewu di Dekat Jogja

Anggota DPR Dapil Sumatra Barat lainnya, Darul Siska. menyesalkan pernyataan Puan itu. "Saya menyesalkan dan menyayangkan ucapan seperti itu disampaikan oleh seorang pimpinan partai yang juga pimpinan lembaga negara. Pernyataan tersebut seolah-olah mau mengatakan bahwa Sumbar tidak mendukung negara Pancasila," kata Darul.

Darul menyebut perkataan Puan itu menyinggung perasaan orang Sumbar. Darul menegaskan masyarakat Minang secara konsisten mendukung Pancasila. "Pernyataan tersebut menyinggung perasaan orang Sumbar, dan jangan lupa, ada orang Sumbar yang sejak awal ikut menggali dan merumuskan Pancasila, dan masyarakat Sumbar secara konsisten mendukung negara Pancasila," tegasnya.

Menurut Darul, penilaian terhadap loyalitas suatu daerah terhadap Pancasila tidak bisa dilihat dari hasil pemilihan umum. Maklum saja, di Sumatra Barat, PDIP tak pernah menuai hasil memuaskan.

Gadis Indigo Ungkap Hantu Penghuni Pabrik Cerutu Jogja

Sedangkan politikus PDIP Zuhairi Misrawi menjelaskan maksud Ketua DPP-nya itu. Menurutnya Sumbar berubah total semenjak 10 tahun dipimpin PKS. "Apa yang disampaikan Mbak Puan lebih dalam perspektif kekinian sekaligus harapan agar Pancasila benar-benar membumi dalam laku keseharian dan kehidupan berbangsa kita,” tukasnya.

Tuduh Provokasi PKS

Menurutnya setelah 10 tahun dipimpin PKS, Provinsi Sumatra Barat berubah total. Dia menuding banyak kader PKS yang memprovokasi masyarakat untuk menolak kepemimpinan Joko Widodo. “Padahal Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap kemajuan Sumatra Barat," klaimnya.

Lebih frontal dari sakadar perang kata-kata, Persatuan Pemuda Mahasiswa (PPM) Minang melaporkan pernyataan kontroversial Puan Maharani itu. Sayangnya, laporan tersebut ditolak Bareskrim Mabes Polri dengan dalih tidak memenuhi unsur.

Demi Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso Gali Sumur

"Tadi diterima oleh bagian Siber dan Kriminal Umum. Sempat diskusi panjang, ada lucu-lucuan. Orang di dalam menyampaikan, Youtube itu produk jurnalis, Mabes Polri sudah MoU dengan Dewan Pers, yang mana kalau produk jurnalis harus ada rekomendasi dari Dewan Pers. Mereka tidak menerima laporan kami," papar kuasa hukum PPM Minang, Khoirul Amin, Jumat.

Laporan itu disampaikannya langsung di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun polisi mewajibkan pelapor harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pers. Laporan juga wajib melengkapi laporannya dengan barang bukti berupa rekaman Youtube yang menyasar kepada Puan.

"Alasannya, satu, itu harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pers. Yang kedua, kalau memang produknya Youtube, yang kami laporkan bukan Puannya, tapi yang meng-upload Youtube-nya. Ini kan jadi kayak mau mencoba kita mengejar yang upload Youtube itu, tapi Puannya lolos. Padahal substansi kita bukan itu," ujarnya.

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Dimodifikasi pada Minggu, 6 September 2020 03:29

Share
Dipublikasikan oleh
Rahmat Wibisono