PT Angkasa Pura I Minta Keringanan Pajak kepada Pemkab Kulonprogo

PT Angkasa Pura I (Persero) meminta agar Pemkab Kulonprogo memberikan keringanan terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

 Petugas kebersihan nampak sedang membersihkan area check in Bandara YIA di kapanewon Temon, Kulonprogo, pada Minggu (28/11/2021).(Hafit Yudi Suprobo/Harian Jogja)

SOLOPOS.COM - Petugas kebersihan nampak sedang membersihkan area check in Bandara YIA di kapanewon Temon, Kulonprogo, pada Minggu (28/11/2021).(Hafit Yudi Suprobo/Harian Jogja)

Solopos.com, KULONPROGO — PT Angkasa Pura I (Persero) meminta agar Pemkab Kulonprog,  DIY memberikan keringanan terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Pemkab Kulonprogo masih mempertimbangkan permintaan dari perseroan berdasarkan diskusi internal dari instansi terkait.

Bupati Kulonprogo, Sutedjo, mengatakan beberapa waktu yang lalu perseroan masih meminta pengurangan besaran PBB Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Perseroan meminta pengurangan besaran PBB dengan sejumlah alasan, salah satunya adalah pandemi Covid-19.

“Angkasa Pura I masih meminta pengurangan besaran PBB dengan berbagai alasan. Karena pandemi Covid-19 dan sebagainya. Sehingga, kemudian masih meminta keringanan. Kita akan mempertimbangkan. Tentu, nanti kita bahas lagi apa yang diminta dari perseroan,” kata Sutedjo pada Jumat (26/11/2021) kepada Harian Jogja.

Baca Juga: Tiga Dekade Yakult Membersamai dan Memberi Arti

Dikatakan Sutedjo, perseroan sendiri masih mempersiapkan sejumlah pertimbangan terkait dengan upaya permintaan pengurangan besaran PBB. Hal tersebut nantinya akan menjadi dasar dari pertimbangan Pemkab Kulonprogo. Sampai saat ini, belum ada keputusan resmi’ terkait dengan permintaan dari perseroan.

“Ketetapannya [PBB] itu kan Rp73 miliar. Kemudian, sesuai dengan ketentuan regulasi karena nilai NJOP seluruhnya di atas sekitar Rp3 triliun, maka bisa mendapatkan pengurangan sampai 65 persen. Itu sudah dilakukan, sehingga ketetapan pajaknya tidak Rp73 miliar namun hanya sekitar Rp28 miliar. Namun, Angkasa Pura I masih meminta keringanan dari nilai itu [Rp28 miliar],” jelas Sutedjo.

Baca Juga: Ini Dampak Kebijakan Satu Peta bagi Investasi di Tanah Air

Lebih lanjut, pembayaran PBB perseroan sendiri maksimal harus dilakukan sekitar akhir Desember. PT Angkasa Pura I Persero sendiri tidak meminta angka pasti terkait dengan permintaan pengurangan besaran PBB. Pemkab Kulonprogo juga sampai saat ini masih mempertimbangkan apakah akan menerima permintaan dari perseroan atau tidak.

“Mereka [perseroan] tidak ngarani ya. Tidak menyebut angka. Mereka hanya minta adanya pengurangan. Kejaksaan Negeri Kulonprogo juga dilibatkan dan ikut memfasilitasi (untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan),” terang Sutedjo.

Dikonfirmasi terpisah, PTS General Manager Bandara Internasional Yogyakarta, Agus Pandu Purnama, belum bisa dimintai keterangan perihal permintaan pengurangan pajak PBB Bandara YIA. Harian Jogja telah berupaya menghubungi GM Bandara YIA.

Berita Terkait

Berita Terkini

Terkait Dana Bansos Rp2,7 Triliun Tertahan di Himbara, Ini Respons BRI

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan, BRI beserta bank Himbara lainnya telah melaksanakan tugas dalam penyaluran bansos sesuai dengan tupoksinya masing masing.

Pembebasan Lahan Tol Jogja-YIA Dimulai Pertengahan 2022, Anggarannya?

Pembebasan lahan tol Jogja-Yogyakarta International Airpot (YIA)  Kulonprogo diperkirakan akan dimulai pada pertengahan 2022.

Meningkatkan Okupansi dan Wisata Soloraya Lewat Hotel Expo 2022

Sedikitnya 25 stan berdiri di grand atrium Solo Paragon Lifestyle Mall, Rabu (19/1/2022) memamerkan dan pusat informasi potensi hotel-hotel peserta Hotel Expo 2022.

Kompak Naik Nih! Cek Yuk Harga Emas Pegadaian Jumat 21 Januari 2022

Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian Jumat (21/1/2022) ini terpantau naik baik untuk emas UBS maupun Antam.

Webinar JNE: Mengungkap Rahasia UMKM Bertahan Diterjang Pandemi

Setidaknya ada tiga kiat utama untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun ekonomi kreatif agar bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah Tolak Rencana Kerja 460 Perusahaan Tambang, Kenapa?

Pemerintah menolak sebanyak 460 rencana kerja dan biaya (RKAB) 2022 dari perusahaan pertambangan mineral dan batu bara.

5 Tips Pinjol Cepat Cair, Prosesnya Cuma Hitungan Menit!

Berikut lima tips untuk mendapatkan pinjaman online (pinjol) yang cepat cair dalam hitungan menit tanpa berbelit-belit.

Diharamkan MUI dan Muhammadiyah, Minat Investasi Kripto di RI Surut?

Pernyataan Muhammadiyah yang menetapkan aset kripto sebagai barang haram diyakini tidak akan mengendurkan minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi pada instrumen ini.

BRImo E-Payment Cara Praktis Transaksi di E-Commerce dari BRI

BRImo E-Payment merupakan metode pembayaran yang memungkinkan konsumen bertransaksi di berbagai merchant tanpa perlu berpindah aplikasi.

Bermodal Suara, Ini Tips Menghasilkan Uang dari Voice Over Talent

Di era perkembangan teknologi digital saat ini, voice over talent semakin banyak diminati masyarakat bahkan karena dapat menjadi pemasukan tetap.

KPPU Sebut 4 Produsen Kuasai Pasar Minyak Goreng, Ada Praktik Kartel?

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan adanya sinyal praktik kartel atau persekongkolan dalam kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.

Minyak Goreng Harga Rp14.000 Per Liter Mulai Tersebar di Jogja

Beberapa pedagang di Kota Jogja mulai menerapkan harga tunggal minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter.

Jadi Laboratorium Klinik Terbesar, Ini Fokus Prodia di Layanan Digital

Prodia Mobile menjadi salah satu pelayanan digital yang paling diminati banyak pelanggan.

Segera Cair, Ini Cara dan Syarat Mendapatkan BLT UMKM 2022

Untuk mendapatkan BLT para pelaku usaha sebelumnya harus mengetahui cara dan melengkapi syarat administrasi.

Jagongan Madiun Raya: Menangkap Peluang Ekonomi 6 Kabupaten/Kota

Kawasan Madiun Raya sejatinya lebih memiliki ketahanan (resilience) secara ekonomi selama pandemi dibandingkan ketahanan secara nasional.