JAKARTA—Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tak lagi mewajibkan setiap klub yang ingin mengikuti kompetisi musim depan menyetor Rp5 miliar sebagai syarat deposito partisipasi. Klub kini diberi pilihan menyetor Rp5 miliar atau menyerahkan bank garansi.
“Yang deposit Rp 5 miliar tetap, tapi sekarang ada pilihan lain yaitu menyerahkan bank garansi senilai Rp5 miliar juga,” kata Anggota Eskekutif PSSI, Sihar Sitorus di Kantornya di Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Senin (15/8).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
PSSI semula mewajibkan semua klub yang ingin mengikuti kompetisi musim depan wajib menyetorkan Rp 5 miliar ke rekening PSSI sebagai deposito partisipasi. Namun sikap PSSI melunak. Rapat Anggota Komite Eksekutif PSSI sore tadi memberi opsi menyetor Rp 5 miliar atau memberikan bank garansi senilai Rp 5 miliar.
Munculnya opsi bank garansi ini karena banyak klub yang merasa berat jika harus nenyetorkan uang tunai Rp 5 miliar. Selain karena klub-klub tak boleh lagi menerima dana APBD, sejumlah klub juga dijerat kesulitan membayar gaji pemain.
Sihar mengatakan dokumen garansi bank harus sudah diserahkan ke PSSI paling lambat 22 Agustus mendatang. Sedangkan setoran tunai untuk deposit partisipasi paling lambat dikirim ke rekening PSSI 23 Agustus.
Selain itu PSSI juga membatalkan ketentuan pembatasan gaji pemain lokal yang tak boleh melebihi Rp500 juta per musim. Besaran gaji pemain kini diserahkan ke masing-masing klub peserta kompetisi mendatang. “Soal gaji pemain, PSSI tidak ikut campur. Kami bantah bahwa PSSI disebut-sebut memutuskan pembatasan gaji pemain,” kata Djohar.
Pesimistis
Sementara itu dalam pertemuan dengan tim asistensi PSSI yang digelar di Ballroom Hotel Novotel, Jogja, Senin (15/8) beberapa klub menyatakan pesimistis karena mepetnya waktu.
“Harus mencari dana sebesar itu sangat sulit. Ini mungkin juga dirasakan oleh semua klub yang ada. Apalagi ini adalah masa transisi dengan kelonggaran waktu yang sangat mepet,” ujar dewan pembina PSIM, Yoyok Supriyadi.
Ia pesimistis terhadap kebijakan PSSI terkait hal itu apabila tetap dipaksakan tanpa adanya dispensasi khusus. Menurutnya hal ini sangat mendadak sekali, meskipun kebijakan semacam ini harusnya sudah diterapkan sejak 2008.
Apalagi bagi klub-klub yang sebelumnya terbiasa dengan suntikan APBD, namun sekarang harus berhadapan dengan kenyataan yang begitu beratnya, masih harus deposit dana, membuat dana dan sebagainya. Diyakininya semua itu akan menambah derita klub-klub yang ada.
Adapun sejumlah klub tetap pada pendiriannya yakni menuntut keringanan deposit dana yang harus ditanggung. “Kami berharap kepada PSSI agar masih dapat luluh, terutama yang menyangkut aspek deposit ini,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu pula Yoyok menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung itu tidak menyampaikan keputusan apapun, meski ada beberapa usulan dari beberapa klub.
Sementara salah satu tim asistensi PSSI, Catur Agus Saptono juga memberikan penjelasan mengenai kedudukan timnya yang hanya sebagai tim asistensi, bukan tim pengambil kebijakan. Ia juga menjelaskan sebagian besar klub sampai sejauh ini belum secara lengkap menyerahkan kelengkapan administrasi verifikasi. Hanya satu klub yang sudah lengkap semuanya, yakni PSCS Cilacap.
Tim Persiba Bantul sendiri tidak hadir dalam pertemuan itu. Ketidakhadiran pengurus Persiba tidak dijadikan masalah oleh tim asistensi. Hal itu karena pengurus tim telah lebih dulu menyerahkan kelengkapan administrasi pagi hari sebelum jadwal pertemuan itu berlangsung.
Dalam kesempatan berbeda, manajer operasional PSS Sleman, Rumadi juga mengharapkan agar PSSI secepatnya memberikan tanggapan atas usulan yang disampaikan oleh klub.(Harian Jogja/Arif Wahyu)
HARJO CETAK
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
