PSBB Jateng Tak Disetujui Mayoritas Pendengar Solopos FM, Ini Alasannya

Terkait peningkatan kasus Covid-19 di Jateng, tak sedikit warga yang meminta Ganjar melakukan tindakan tegas, bahkan mempertimbangkan diberlakukannya Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB).

SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembatasan sosial atau pembatasan fisik. (Freepik)

Solopos.com, SOLO--Provinsi Jawa Tengah mencatatatkan penambahan kasus harian Covid-19 tertinggi di Indonesia pada Minggu (29/11/2020). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, penambahan kasus di Jawa Tengah sebanyak 2.036 orang.

Terkait peningkatan kasus Covid-19 di Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, hal tersebut terjadi karena Pemprov Jateng gencar melakukan tes Covid-19 hingga melebihi target yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sejumlah pihak menyoroti peningkatan kasus Jateng ini. Bahkan tak sedikit yang meminta Ganjar melakukan tindakan tegas, bahkan mempertimbangkan diberlakukannya Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB).

Liga Champions: Liverpool Melaju Ke Babak 16 Besar Berkat Gol Curtis Jones

Namun, mayoritas masyarakat menyatakan tidak setuju dengan PSBB. Hal ini terlihat dari hasil polling dalam program Dinamika 103 Solopos FM, Rabu (2/12/2020). Sebanyak 85% pendengar yang berinteraksi menyatakan tidak setuju dengan PSBB, sedangan 15% menyatakan setuju.

“Kurang setuju. Soalnya roda ekonomi harus terus berputar. Harus tetap berprofesi. Terapkan saja AKB, kami rasa cukup,“ ungkap Julya.

“Kurang setuju. Hubunganya dengan biaya hidup. Trus saya dapat dari mana? Gini aja kita kesulitan mencukupi biaya hidup, apa lagi PSBB. Bisa ruwet,” tulis Pak Sulung di Kebakkramat.

“Saya tidak setuju Mbak. Kalau mau lockdown ya, nasional saja. Karena menurut saya selama ini yg tidak tegas justru dari pemerintah pusat. Mohon maaf dan terimakasih. Sdh capai Mbak,” jelas Bu Nur Syamsiah.

“Saya tidak setuju, kasihan dg para pelaku bisnis baik yg kecil, menengah maupun besar yg mengakibatkan perekonomian jadi macet dan menimbulkan kemiskinan yg semakin besar,” papar Priyanto.

“Kurang setuju, cukup didisiplinkan prokes da penegakkan hukumnya . Dan campaign yang masif dari semua pihak,” ungkap Mas Ucok

Sedangkan komentar setuju juga diungkapkan beberapa netizen.

“Setuju Banget.. Karena Jateng sekarang Red Zone_nya makin Paraaah.. Ngeri… Udah menyaingi DKI Jakarta. Solo katanya Zona Orange ya Kak?,” ungkap Hanny Syifa.

Pendapat Akademisi

Dalam kesempatan tersebut, Juru bicara Gugus Tugas Covid-19 RS UNS, Dr. Tonang Dwi Ardyanto Sp.PK., Ph.D, mengungkapkan sejak pekan kedua November memang dilakukan peningkatan kapasitas test, sehingga wajar jika terjadi lonjakan kasus.

“Meskipun ada kenaikan test, akan ada titik dimana kasus akan turun. Namun kala terjadi peningkatan lagi, juga dipengaruhi efek mobiltas warga yang makin tinggi. Seperti pada awal November sempat terjadi penurunan kasus kala test dimasifkan, namun seminggu kemudian naik lagi,” ungkap Tonang.

Lebih lanjut Tonang menjelaskan, kedisiplinan masyarakat dalam memakai masker secara benar dan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara teratur, menjadi kunci dari penurunan kasus.

Begini Kondisi Terkini Anies Baswedan Setelah Dinyatakan Positif Covid-19

“Dua dari 3 M tersebut harus dilakukan dengan disiplin. Baru setelah itu jaga jarak dan menghindari kerumunan. Jika ini dijalankan dengan baikd engan eksadaran tipa orang, saya yakin pandemi akan teratasi, “ ungkap Tonang.

Terkait pro kontra PSBB, Tonang mengakui jika PSBB akan diterapkan maka harus dilakukan dengan serius dan ketat.

“Jika PSBB maka harus beneran, ketat betul. Tidak boleh kemana-mana. Jika tidak bisa dilakukan tingkat kota, minimal dari rumah saja, di tempat pasien positif melakukan karantina mandiri. Ini butuh kerjasama baik antar warga dan pemerintah, untuk memenuhi semua kebutuhannya. Namun jika tidak PSBB, disiplin protocol saja sudah cukup. Intinya Jangan jadi orang yang ketularan atau menulari. Kita jalankan 3 M dengan baik,” ujar Tonang,

Berita Terbaru

Pandemi, Siswa di Sragen Harus Pakai Seragam Saat Sekolah Daring

Solopos.com, SRAGEN — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen Suwardi mengharuskan siswa saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau...

Sertijab Kapolsek, Kapolres Klaten: Jangan Bosan Mengedukasi Masyarakat terkait Prokes

Solopos.com, KLATEN -- Upacara serah terima jabatan atau sertijab dua kepala polsek atau kapolsek di lingkungan Polres Klaten berlangsung...

PMI Sragen Terapkan Protokol Kesehatan Ketat Sampai Dijaga Aparat

Solopos.com, SRAGEN — Palang Merah Indonesia (PMI) Sragen sangat ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat yang ini mendonorkan darah...

Kisah Penyintas Covid-19 Sragen Kini Jadi Agent of Change di Desanya

Solopos.com, SRAGEN -- Salah seorang perangkat desa (perdes) di Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Sragen, Yatno, 33, menceritakan pengalamannya sebagai...

Edukasi Warga Soal Vaksin, Satgas Covid-19 Sukoharjo Bentuk Pokja Vaksinasi

Solopos.com, SUKOHARJO -- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sukoharjo membentuk kelompok kerja atau pokja vaksinasi. Pokja ini bertugas mengedukasi...

Galang Donor Plasma, PMI Sragen Himpun Data Penyintas Covid-19 

Solopos.com, SRAGEN -- Palang Merah Indonesia atau PMI Sragen menghimpun data para penyintas Covid-19 untuk menjadi donor plasma. PMI...

PPKM Boyolali, Penyitaan Alat Usaha Sebagai Bentuk Edukasi

Solopos.com, BOYOLALI -- Selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, Satpol PP Kabupaten Boyolali harus menyita peralatan dagang...

Akan Jadi Orang Pertama di Klaten yang Divaksin Covid-19, Begini Kata Bupati Sri Mulyani

Solopos.com, KLATEN - Bupati Klaten, Sri Mulyani, menyatakan selalu siap divaksin Covid-19, dalam waktu dekat. Sesuai rencana, Sri Mulyani...

Anggota DPRD Klaten Ini Blusukan Sembari Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Solopos.com, KLATEN -- Upaya meningkatkan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 terus dilakukan berbagai pihak, tak terkecuali para anggota...

Anggap PPKM Efektif Tekan Covid-19, Sragen Dukung Perpanjangan

Solopos.com, SRAGEN — Pemerintah Kabupaten Sragen mendukung perpanjangan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Pasalnya, Pemkab Sragen menganggap PPKM efektif menekan...