Suryanto/Istimewa

Solopos.com, SOLO -- Tahun 2019 tinggal beberapa hari lagi akan berganti menjadi 2020. Agenda tahun 2020 adalah pemilihan kepala daerah dan pada 2021 Pemerintah Kota Solo akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025.

Banyak pekerjaan rumah menanti bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Solo, untuk mempertahankan atau memperbaiki kinerja ekonom makro. Pekerjaan Pemerintah Kota Solo terutama adalah mencapai beberapa target yang dicanangkan dalam RPJMD 2016-2021.

Proyeksi makroekonomi pada umumnya berkaitan dengan agregat atau output makroekonomi, seperti proyeksi produk domestik regional bruto atau PDRB, proyeksi penduduk, proyeksi pendapatan, proyeksi investasi, dan sebagainya.

Proyeksi seperti ini sering dipergunakan untuk lima tahun ke depan. Proyeksi tentang pertumbuhan lazimnya dipergunakan untuk satu tahun ke depan, misalnya proyeksi pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pertumbuhan penduduk. Dasar yang dipergunakan untuk memproyeksi ekonomi makro Kota Solo adalah adjustment dengan mempertimbangkan keterbatasan data dan fluktuasi indikator yang tidak memiliki pola.

Beberapa asumsi yang dijadikan sebagai dasar proyeksi. Pertama, pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5%-5,2%. Kedua, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berkisar 5,00%-5,50%. Ketiga, inflasi Kota Solo berkisar 3,00%-3,15%. Keempat, pertumbuhan jumlah penduduk di bawah 3,00%.

Kelima, rata-rata pertumbuhan tingkat kemiskinan berkurang sebesar rata-rata pertumbuhannya (3,8% per tahun). Dengan menggunakan asumsi-asumsi tersebut, proyeksi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat ketimpangan, dan tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut.

Angka pertumbuhan ekonomi Kota Solo didasarkan pada selisih pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Solo selama 2010-2016  adalah  0,0042 (0,42%). Selain berdasar pada selisih pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi Kota Solo tahun 2017 adalah 5,32% dan mulai 2018-2021 diasumsikan setiap tahun terdapat kenaikan pertumbuhan minimal 0,0005=0,05%.

Dipengaruhi Perlambatan

Berdasarkan hasil proyeksi dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2020 diperkirakan masih di atas 5% dengan rentang 5% hingga 6%. Perkiraan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia masih mengandalkan ekspor barang-barang primer sehingga diperkirakan masih terdampak.

Upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sampai dengan angka 5%-6% membutuhkan kerja keras, terutama memperkuat sektor-sektor yang diandalkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi seperti konstruksi, perdagangan besar, dan pariwisata.

Investasi sektor-sektor baru untuk mendukung smart city juga perlu didukung, selain sektor-sektor tradisional. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi dengan tingkat pengangguran, namun sayangnya tingkat korelasinya rendah. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Solo belum mampu mengurangi tingkat pengangguran secara signifikan.

Angka proyeksi diperoleh dengan mempertimbangkan fluktuasi tingkat pengangguran nasional dan Provinsi Jawa Tengah selama 2009-2018. Proyeksi tingkat pengangguran pada 2020 berkisar 3,56% hingga 3,77%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dapat diikuti oleh keberhasilan mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi di Kota Solo.

Rasio Gini

Proyeksi mengandalkan pendekatan least square, yang disesuaikan dengan koefisien variasi (yaitu rasio deviasi standar terhadap rata-rata), berdasarkan data Indeks Gini Kota Solo 2000-2015. Ketimpangan juga merupakan pekerjaan bagi Pemerintah Kota Solo.

Berdasarkan proyeksi Gini Ratio Kota Solo tahun 2020 mencapai 0,32 hingga 0,35. Apabila diperbandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Solo berada pada peringkat ke-32 dari 35 kabupaten/kota. Tingkat ketimpangan ekonomi memiliki korelasi negatif dengan proyeksi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil proyeksi tingkat kemiskinan dapat diketahui bahwa persentase jumlah penduduk miskin dari tahun-tahun menurun. Jumlah penduduk miskin tahun 2018 sebesar 9,08%. Suatu capaian yang lebih dari 1% dibandingkan dengan tahun 2017. Ketimpangan ekonomi semakin tinggi meski pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.

Proyeksi jumlah tingkat kemiskinan di Kota Solo pada 2020 adalah sebesar 7,69%. Pengurangan kemiskinan ini diselaraskan dengan program-program pembangunan yang memiliki tingkat elastisitas tinggi terhadap pengurangan kemiskinan.

Pengendalian tingkat inflasi di Kota Solo merupakan contoh yang baik di antara kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Pemerintah Kota Solo telah mampu mengendalikan inflasi sejak beberapa tahun lalu hingga 2020 proyeksi inflasi akan berada pada 3% hingga 3,45%.

Ekonomi Digital

Berdasarkan hasil proyeksi pertumbuhan ekonomi dan PDRB atas dasar harga konstan dapat disimpulkan bahwa target dapat dicapai dengan beberapa asumsi. Pertama, sektor-sektor ekonomi unggulan tetap tumbuh sesuai dengan prediksi. Kedua, sektor-sektor potensial dapat tumbuh lebih cepat.

Tantangan ekonomi pada masa depan tidak dapat dilepaskan dari ekonomi digital. Pengurangan tingkat pengangguran dipengaruhi oleh kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kota Solo. Apabila pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas, akan dibarengi pengurangan tingkat pengangguran. Hal ini berarti tumbuhnya sektor-sektor ekonomi di Kota Solo dapat dinikmati oleh penduduk Kota Solo.

Pengurangan ketimpangan pendapatan di Kota Solo dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Pemberian kesempatan untuk meningkatkan keterampilan guna mendukung pertumbuhan ekonomi misalnya pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan di Kota Solo.

Pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit dapat diiringi dengan penyiapan tenaga kerja di daerah. Mengurangi tingkat kemiskinan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi jenis-jenis kemiskinan dan tingkat indeks Williamson di Kota Solo. Program kemiskinan yang dilakukan apakah terkait dengan karakteristik wilayah atau kemiskinan tidak terkait dengan karakteristik wilayah.

Program pengendalian tingkat inflasi ini dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memanfaatkan big data, misalnya untuk memantau tingkat harga di pasar dan kelancaran distribusi barang di Kota Solo. Tantangan pengendalian inflasi beberapa tahun ke depan membutuhkan data yang akurat sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten