PROYEK PASAR IR SOEKARNO : Pemkab Sukoharjo Pilih Hati-Hati

Suasana pembangunan Pasar Ir Soekarno yang merupakan pasar utama di Kabupaten Sukoharjo. Foto diambil beberapa waktu lalu. (JIBI/SOLOPOS/Trianto Hery Suryono)

Solopos.com, SUKOHARJO — Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, meminta semua pihak menghargai hasil opini dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Soal langkah yang akan ditempuh selanjutnya ia masih menunggu kajian dan pemaparan yang akan dilakukan pada Kamis (10/10/2013).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“BPKP ini sebagai penengah masalah (juri) yang ada antara pelaksana proyek dengan Pemkab. Ini sudah sesuai dengan hukum, kalau tidak dipercaya hasilnya mau ke siapa lagi?,” tanya dia saat ditemui wartawan usai menghadiri sidang paripurna DPRD Sukoharjo, Selasa (8/10/2013).

Ia mengatakan semua pihak baik Muspida Sukoharjo maupun PT Ampuh Sejahtera akan duduk satu meja mendengarkan pemaparan dari BPKP. Bupati juga tidak mau gegabah mengambil sikap demi kebaikan bersama.
Selain itu, hasil audit dari tim independen UNS dan BPKP akan menjadi patokan bagi Pemkab untuk menentukan langkah selanjutnya.

Saat disinggung soal sikap PT Ampuh Sejahtera yang meragukan opini BPKP, pihaknya enggan menanggapi. Ia juga mengatakan apa yang diungkapkan PT Ampuh Sejahtera soal perencanaan pasar yang kacau terlambat. Saat ini, lanjutnya, proyek diibaratkan sudah menjadi bubur.

“Barang sudah menjadi bubur baru komentar soal perencanaan. Tentu saja ini sudah terlambat,” jelasnya.

Soal penghitungan kekurangan anggaran Wardoyo akan mengusahakan secepatnya. Ia menyebutkan anggaran penyelesaian pasar ini juga tidak harus menunggu APBD 2014. Prinsipnya kelanjutan pembangunan proyek tersebut dapat mendahului anggaran asalkan sudah diketahui berapa nilai yang kurang.

Pada bagian lain, pelaksana proyek Pasar Ir Soekarno, PT Ampuh Sejahtera berharap dapat diundang dalam pemaparan opini BPKP tersebut. Pasalnya, mereka menilai hasil audit dari tim independen UNS kurang jelas dalam penggunaan patokannya. Mereka juga menolak jika pekerjaan yang ada ini tidak sesuai dengan spesifikasi. Mereka mengklaim audit yang dilakukan oleh UNS itu tidak memiliki tolok ukur yang jelas.

“Perencanaan proyek ini amburadul, karena dalam praktiknya Disperindang selalu memberikan perintah lisan dan ada perubahan dokumen gambar sebanyak 80 lembar,” ujar Advokat PT Ampuh Sejahtera, Yoyo Sismoyo, Senin (7/10/2013).

Saat disinggung soal dokumen perencanaan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sukoharjo, AA Bambang Haryanto, mengatakan apa yang diaudit UNS beberapa waktu lalu adalah pekerjaan yang sudah dilelangkan senilai Rp24,859 miliar.

“Tugas dari BPKP dan UNS adalah mengaudit proyek tersebut. Apakah selesai atau tidak? Tetapi ternyata tidak ada prosentasenya dan kami diminta menyimpulkan sendiri,” terangnya.