PROYEK PASAR IR SOEKARNO : Pedagang Berniat Lanjutkan Gugatan ke Bupati Sukoharjo

Pasar Ir Soekarno (dok. Solopos)

Solopos.com, SUKOHARJO — Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo (HPPKS) menyayangkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang buram. Pedagang juga mengancam akan melanjutkan gugatan perdata kepada Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Ketua HPPKS, Fajar Purwanto, mengatakan pihaknya menyayangkan paparan hasil audit BPKP yang tidak jelas. Padahal, selama ini semua pihak terutama pedagang banyak menunggu hasil audit tersebut.

Audit BPKP itu diharapkan menjadi pedoman bagi penyelesaian permasalahan pasar.

“Kami sangat menyayangkan hasil audit dari BPKP yang tidak jelas itu. Apalagi dari pedagang juga tidak diajak bicara dan duduk bersama,” ujarnya kepada wartawan di pasar darurat, Jumat (11/10/2013).

Pria yang akrab disapa Wanto itu juga mempertanyakan pernyataan Bupati yang mengatakan bangunan pasar layaknya nasi yang sudah menjadi bubur. Menurutnya, pernyataan itu hanya untuk mengalihkan perhatian pedagang. Masalah yang sebenarnya dihadapi pedagang serta penderitaan pedagang di pasar darurat seolah tidak diperhatikan.

“Dua tahun penderitaan kami di pasar luar biasa sekali. Kerugian pedagang sudah banyak dan pasar senilai Rp24,8 miliar tersebut tak kunjung jadi,” tukasnya.

Beberapa waktu lalu, HPPKS melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sudah mengirimkan surat teguran (somasi) kepada Bupati. Namun hingga saat ini, pihaknya belum menerima tanggapan surat tersebut. Pihaknya berencana akan mengecek kembali dan menanyakan tanggapan surat tersebut. Jika jawaban tidak sesuai dengan harapan pedagang, terpaksa mereka akan menggugat Bupati ke jalur perdata.

“Kami ingin diajak duduk bersama dan diberikan penjelasan permasalahan sebenarnya seperti apa? Dulu, Bupati selalu mengatakan Pasar Ir Soekarno akan menjadi ikon pasar tradisional lain. Tapi buktinya apa sampai sekarang?,” tanya dia.

Lebih lanjut, Wanto mengatakan pedagang pasar yang jumlahnya ribuan itu merasa tidak di-uwongke. Padahal, target pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pasar itu cukup besar. Selain itu, pasar juga dibangun menggunakan uang rakyat.

Melihat kondisi yang seperti ini, pedagang semakin tidak percaya kepada Pemkab Sukoharjo. Permasalahan pasar akan terus berbelit-belit dan tidak kunjung usai.
Pedagang berharap Pemkab dapat memberikan kejelasan terhadap nasib pedagang ini.

Ditemui terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Agus Santosa, mengatakan pedagang nantinya akan diberi kesempatan untuk melihat permasalahan pasar yang mangkrak sejak Februari 2013 itu.

Kendati demikian, saat ini Pemkab masih menyusun strategi untuk mempertemukan berbagai pihak yang terkait dengan proyek pasar.

Berdasarkan penelusuran dokumen yang dilakukan Solopos.com, PT Ampuh Sejahtera ini pernah mengalami beberapa permasalahan terkait kontrak pembangunan proyek di sejumlah daerah.

Terakhir, masalah yang dihadapi perusahaan kontraktor ini adalah pembangunan gedung perpustakaan daerah (Perpusda) Provinsi DIY senilai Rp52 miliar.

Sementara di Kabupaten Bojonegoro, proyek Rumah Sakit Islam (RSI) senilai Rp110 miliar juga bermasalah.

“Hasil dari BPKP itu tidak ada unsur ketegasan (auditor judgement ) sehingga Pemkab juga kebingungan untuk menentukan langkah selanjutnya,” aku dia.

Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, saat dimintai konfirmasi soal somasi dari pedagang, mengaku sudah menerima surat tersebut. Somasi saat ini berada di tangan sekda. Sementara soal tanggapan, Wardoyo mengaku menyerahkan masalah tersebut kepada sekda.

“Surat sudah diterima dan saat ini ada di tangan sekda. Soal tanggapan bagaimana, teknisnya sila tanya ke dia,” jawab dia.