PROYEK LISTRIK 35.000 MEGAWATT : Ternyata Konstruksi Baru 15%, Selebihnya Masih Perencanaan ....

Proyek listrik 35.000 megawatt yang ditargetkan selesai 2019, konstruksinya baru berjalan 15%.

Solopos.com, JAKARTA — Megaproyek listrik 35.000 megawatt yang telah mencapai tahap konstruksi ternyata baru sekitar 15%. Padahal proyek tersebut harus rampung pada 2019.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan dari keseluruhan proyek sebesar 35.529 megawatt, baru 15% atau 5.317 megawatt yang mencapai tahap konstruksi. Sementara itu, sebanyak 80% atau 28.397 megawatt baru mencapai tahap pengadaan. Sisa sebesar 5% atau 1.815 megawatt baru mencapai tahap perencanaan.

Dari total 35.529 megawatt, pembangkit listrik yang digarap PLN hanya 9.945 megawatt atau 28% dari total proyek. Total kapasitas tersebut terbagi atas 102 proyek. Sementara itu, jatah perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP) mencapai 72% atau 25.584 megawatt. Pembangkit listrik yang dikerjakan IPP mencapai 110 proyek.

Total keseluruhan megaproyek 35.000 MW yang telah diteken perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA). Selain itu, proses pembebasan tanah juga masih banyak yang belum selesai. Megaproyek 35.000 megawatt terdiri atas 291 lokasi.

Dari total itu, sebanyak 38% lokasi atau 113 lokasi belum dibebaskan. Rinciannya, 71 lokasi merupakan proyek PLN dan sisa 42 lokasi untuk proyek IPP. Secara keseluruhan lahan yang belum bebas untuk membangun pembangkit listrik yang mencapai 21.130 megawatt. Lokasi-lokasi yang paling banyak belum dibebaskan terletak di Sumatra, Papua, dan Maluku dengan total 61 lokasi.

“Pembebasan lahan untuk proyek PLN lebih susah karena ada batas atas harga,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Sofyan Basir mengemukakan proses pengadaan tanah membutuhkan waktu 488 hingga 742 hari berdasarkan UU No. 2/2012. Proses pengadaan tanah harus sudah rampung sebelum penunjukan pengembang.

Megaproyek listrik 35.000 megawatt ditargetkan selesai di akhir Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2019. Namun, beberapa pihak meragukan realisasi proyek selesai tepat waktu. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Selasa (8/9/2015), Komisi VII DPR mempertanyakan realisasi megaproyek tersebut.

Keraguan juga datang dari Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Rizal Ramli. Menurutnya, megaproyek listrik 35.000 megawatt tidak realistis untuk diselesaikan pada 2019. Di sisi lain, Sofyan tetap optimistis megaproyek 35.000 megawatt akan selesai tepat waktu.

Sofyan Basir menyebutkan proyek tersebut memiliki sejumlah hambatan. Namun, dia meminta pemerintah bersama masyarakat memberikan kesempatan pada BUMN Listrik tersebut untuk menyelesaikan proyek ini. “Apalagi proyek ini baru berjalan 3-4 bulan,” tambahnya.

Agar proyek selesai tepat waktu, tambahnya, dia menargetkan pengadaan pengembang harus rampung paling lambat kuartal IV 2016 untuk pembangkit listrik yang dikerjakan PLN yang berjumlah 9.815 megawatt. Sementara itu, pengadaan pengembang harus rampung paling akhir kuartal IV 2015 untuk pembangkit listrik yang dikerjakan perusahaan listrik swasta. Saat ini total proyek IPP yang masih belum memiliki pengembang sebesar 20.987 megawatt.

“Selain itu, juga perlu langkah pengamanan pasokan energi primer gas dan batu bara,” tambahnya. Berdasarkan catatan Bisnis, Rizal Ramli berencana memangkas megaproyek 35.000 megawatt menjadi 16.000-18.000 megawatt. Dia menyatakan megaproyek 35.000 MW akan menciptakan kelebihan kapasitas dan kerugian bagi PT PLN.

Jika proyek 35.000 MW tetap dibangun, total pembangkit listrik pada 2019 mencapai 95.586 MW. Sementara itu, kebutuhan listrik pada 2019 saat beban puncak hanya 74.525 MW. Akibatnya, akan ada ekses kapasitas pembangkit yang tidak digunakan sebesar 21.331 MW pada 2019.

Padahal, berdasarkan ketentuan yang ada, PLN diwajibkan membeli 72% listrik dari perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Ketentuan ini tetap berlaku kendati pembangkit listrik IPP tidak dipergunakan. Alhasil, PLN berpotensi menderita kerugian hingga US$10.763 per tahun. “Kalau ini terjadi, PLN akan mengalami kesulitan keuangan,” jelasnya.