Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus menjadi ajang persaingan Jepang vs Tiongkok.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah Jepang mengajukan tambahan penawaran berupa keringanan penjaminan pemerintah, waktu konstruksi yang lebih singkat, dan transfer teknologi untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 200 Km.
Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran
Seusai pertemuan dengan Penasihat Perdana Menteri Jepang Izumi Hiroto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memasuki tahap kajian konsultan. Konsultan internaisonal yang ditunjuk pemerintah adalah Boston Consulting Group.
Di tengah kajian oleh konsultan yang akan tuntas dalam hitungan hari, pemerintah Jepang mengajukan tawaran-tawaran baru untuk menyaingi feasibility study yang disusun Tiongkok. Padahal konsorsium Jepang lebih dulu menyerahkan hasil FS proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kepada pemerintah.
“Delegasi Jepang memberikan tambahan penawaran ada keringanan dalam jaminan pemerintah yang tadinya harus seluruhnya sekarang tidak harus seluruhnya,” kata Darmin di Kantor Presiden, Rabu (26/8/2015).
Selain itu, tawaran baru dari Jepang mencakup waktu konstuksi yang lebih cepat. Kendati tetap harus melalui proses studi lingkungan dan Amdal. “Ada juga menyangkut transfer teknologinya,” imbuhnya.
Darmin menambahkan perkembangan tersebut akan ikut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pemenang proyek kereta cepat ini. Adapun hasil kajian dari konsultan paling lambat diterima pemerintah pada Jumat (28/8/2015).
“Kalau ada tawaran yang baru begini, kita harus pikirkan. Nanti China juga bakal begitu. Padahal seharusnya sudah kita mau tutup proses penilaian ini dalam 1-2 hari,” kata Darmin Nasution.
Mantan Gubernur Bank Indonesia ini menambahkan hasil kajian konsultan akan dipresentasikan di depan tim menteri terkait. Selanjutnya, tim menteri akan membuat kesimpulan berdasarkan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif untuk direkomendasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pasti Presiden yang putuskan,” pungkas Darmin Nasution.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
