Proyek Jalan Lingkar Kota Wonogiri Terancam Mandek Lagi

Solopos.com, WONOGIRI — Proyek lanjutan pembangunan Jalan Lingkar Kota (JLK) Wonogiri tahun ini kembali terancam tak bisa terealisasi. Tahun lalu kondisinya juga sama.

Hingga pertengahan Februari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah belum memberi kepastian menyetujui atau tak menyetujui bantuan keuangan (bankeu) yang diusulkan Pemkab Wonogiri sejak akhir 2018 lalu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Jika Pemprov Jateng tak memberi bankeu, dapat dipastikan tahun ini tidak ada proyek lanjutan pembangunan JLK. Hal itu karena Pemkab Wonogiri hanya mengandalkan bangkeu untuk merealisasikan proyek JLK.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Wonogiri, Prihadi Ariyanto, saat ditemui Solopos.com di kantornya di Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Senin (18/2/2019), mengatakan Pemprov hingga hari itu belum memberi jawaban resmi terkait disetujui tidaknya usulan bankeu untuk proyek JLK.

Berkaca pada 2017 atau tahun-tahun sebelumnya, Pemprov memberi kepastian pada Januari. Menurut dia, kondisi itu mengindikasikan dua hal, yakni Pemprov tak menyetujui usulan atau menyetujui tetapi pada APBD Perubahan.

Apabila Pemkab tak diberi bankeu untuk proyek JLK, berarti proyek JLK kembali mandek pada tahun ini. Kondisi itu terjadi pada tahun lalu. Hal ini karena Pemkab membangun JLK hanya mengandalkan bankeuprov.

Anggaran APBD untuk jalan difokuskan pada program prioritas utama, yakni Alus Dalane. Namun, jika bankeu digelontor pada APBD perubahan justru akan sulit direalisasikan. Jika dipaksakan tempo pekerjaan akan sangat mepet dengan akhir tahun.

Padahal, pembangunan JLK butuh waktu minimal empat bulan. Proyek membutuhkan waktu cukup lama karena JLK dicor beton. Selain itu pekerja harus membangun jalan baru lantaran separuh panjang jalan masih berupa ladang.

“Kalau nanti benar diberi pada APBD perubahan, kami akan konsultasi dulu apakah bisa direalisasikan mendahului APBD perubahan. Kalau bisa mendahului, proyek kemungkinan bisa dikerjakan. Namun, kalau tak bisa mendahului, mungkin lebih baik kami meminta agar bankeu digelontor pada 2020,” kata Prihadi.

Dia melanjutkan DPU mengusulkan bankeuprov untuk melanjutkan proyek JLK senilai Rp50 miliar. Anggaran itu untuk merampungkan proyek yang belum terbangun, yakni sepanjang lebih dari 3 km dan empat jembatan.

Separuh dari total jalan itu masih berupa ladang sehingga akan dibuat jalan baru terlebih dahulu. JLK yang belum dikerjakan yakni dari dekat Mapolres Wonogiri, Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, hingga Desa Pare, Selogiri.

Ukurannya sama dengan ukuran JLK yang sudah dibangun, yakni total 15 meter dengan badan jalan selebar 7 meter, selebihnya untuk bahu jalan dan drainase.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, bankeuprov yang sudah pasti akan digelontor untuk JLK adalah pemasangan lampu peringatan atau warning lamp senilai Rp50 juta.

Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Wonogiri, Sulardi, menginformasikan lampu peringatan akan dipasang di lokasi awal JLK dekat Rumah Makan Pak Eko, Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, dan dekat warung hik di ruas Kecamatan Wonogiri. Bankeu itu satu bagian dengan bankeu untuk proyek perhubungan lain di Wonogiri.

Berdasarkan catatan Solopos.com, proyek JLK Wonogiri dimulai pada 2010 secara bertahap. Saat itu anggaran yang diperlukan diperkirakan Rp80 miliar.

Jalan yang dibangun panjangnya 15,3 km melintasi dua kecamatan, yakni Wonogiri dan Selogiri serta enam desa/kelurahan: Bulusulur, Purworejo, Pokoh Kidul, Wuryorejo (Wonogiri), Pare, dan Singodutan (Selogiri).

Perkembangan terakhir, jalur dari pertigaan Bulusulur dekat Rumah Makan Pak Eko-Purworejo-Pokoh Kidul-Pencil, Wuryorejo sudah dibeton 9,4 km. Selanjutnya dari jalan raya Wonogiri-Pracimantoro dekat Mapolres Wonogiri sampai ke Pare sepanjang 4,7 km belum dibangun.

Dari Singodutan sampai dekat Terminal Giri Adipura, Krisak, Selogiri, sudah dibeton sepanjang 1,2 km. Pada 2017 lalu proyek ini digelontor dana Rp28,1 miliar, naik lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp11 miliar. Pada 2015, anggaran yang dikucurkan hanya Rp5,8 miliar.