PROYEK INFRASTRUKTUR : BPK Perlu Audit Investigasi Proyek Jalan Jalur Pantura
Perbaikan jalan jalur pantura menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di sekitar Tegal, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2013). (JIBI/Solopos/Antara/Oky Lukmansyah)
Perbaikan jalan jalur pantura menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di sekitar Tegal, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2013). (JIBI/Solopos/Antara/Oky Lukmansyah)
Perbaikan jalan jalur pantura menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di sekitar Tegal, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2013). (JIBI/Solopos/Antara/Oky Lukmansyah)

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa menyatakan perlunya dilakukan audit terhadap pengerjaan perbaikan jalan di jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura). Jalur jalan itu rutin rusak sehingga selalu saja harus diperbaiki.

Audit investigasi semacam itu, menurut dia perlu dilakukan karena setiap menjelang Idul Fitri, pemerintah —dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum— selalu mengelontorkan dana yang tak sedikit untuk melakukan perbaikan jalan. Bahkan, tahun ini, tidak kurang dari Rp1,28 triliun dana dialokasikan Kementerian Pekerjaan Umum untuk empat langkah penanganan jalur Pantura itu, yakni pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rekonstruksi, dan juga pembangunan jalan baru.

"Sayangnya, limpahan dana ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Fenomena ini tidak kunjung usai karena permasalahan terjadi dari hulu hingga hilir. Maka perlu dilakukan audit terhadap dana yang digunakan untuk perbaikan jalan di jalur Pantura itu," kata Ali Masykur Musa di Jakarta, Selasa (23/7/2023).

Ia menyebutkan, setiap tanggal 31 Oktober, proses APBN sudah dibahas. Dari pembahasan APBN itu estimasi penerimaan negara sudah bisa diketahui. "Ini berarti pada Maret atau awal tahun seharusnya setiap proyek sudah bisa dimulai setelah proses lelang. Bukan menjelang arus mudik baru dikerjakan," kata Ali Masykur Musa.

Dia menduga tak selesainya perbaikan jalan di jalur Pantura itu berlarut-larut lantaran tidak ada ketegasan sikap pemerintah terhadap kontraktor yang nakal. "Seperti sudah menjadi rahasia umum, kualitas material pembangunan jalan sering kali tidak sesuai dengan spesifikasi. Kontraktor yang nakal seharusnya tidak boleh lagi ikut dalam tender pengadaan proyek perbaikan dan pemeliharaan jalan," tukasnya.

Problem lain yang harus segera diatasi, menurut dia adalah adanya kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas yang diatur dalam UU. "Pantura menanggung beban yang sangat berat. Setiap hari jalan ini dilewati 45.000-an kendaraan. Padahal, kapasitasnya hanya untuk 20.000 kendaraan. Belum lagi beratnya muatan kendaraan sering kali di luar batas angkut maksimal," ujar tokoh muda NU ini.

Untuk itu, ia mengusulkan agar dilakukan pengurangan beban atau isi kendaraan dan harus ada infrastruktur alternatif untuk mengangkut beban yang berat.  "Masih ada kereta api dan kapal laut yang seharusnya bisa dimaksimalkan. Jelas terlihat, masalah ini akan selesai bukan dengan cara menambal sulam jalan," kata mantan anggota DPR itu.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya









Kolom