PROYEK BANDARA: Realisasi Pembebasan Lahan Bisa Mundur

Harianjogja.com,KULONPROGO—Pembebasan lahan bandara yang ditargetkan selesai tahun ini kemungkinan mundur karena suasana di tingkat masyarakat tidak kondusif.

Promosi Berteman dengan Merapi yang Tak Pernah Berhenti Bergemuruh

Tak hanya itu, indikasi intimidasi mulai muncul dengan pemberlakukan sanksi sosial dari kelompok warga yang menolak pembangunan bandara kepada warga pro bandara.

Sekretaris Daerah Kulonprogo, Astungkoro, tidak menampik kemungkinan pembebasan lahan molor karena persoalan yang muncul di masyarakat. Ia menyayangkan munculnya unsur intimidasi di masyarakat karena dapat bermuara ke perkara hukum.

“Hubungan kekerabatan yang erat di antara warga hilang padahal kalau ditilik lebih jauh maksud dari pembangunan bandara untuk kebaikan warga itu sendiri,” ujarnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (21/1/2014).

Menurutnya, warga tidak perlu berlebihan menanggapi persoalan ini karena hanya akan membuat suasana tidak kondusif. Persoalan patok berasal dari keinginan warga yang ingin mengetahui batas lokasi pembangunan bandara dan pencabutan patok bukanlah persoalan besar karena titik-titik koordinat juga sudah diketahui.

Sejauh ini, Pemkab Kulonprogo, sedang melakukan pendekatan persuasif kepada warga dan tidak terburu-buru, meningat situasi yang mulai memanas. Terkait isu pembangunan bandara ditunggangi kepentingan tertentu, Astungkoro menolak berkomentar karena tidak ingin menuduh siapa pun.

Hal terpenting, kata dia, pemerintah dan masyarakat fokus terhadap rencana pembangunan di Kecamatan Temon. “Soal caleg yang memanfaatkan situasi dan bermain di ranah tersebut itu lumrah, tapi jangan sampai bandara membuat friksi sosial di masyarakat,” tegas dia.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, mengatakan, akan mengadakan rapat dengan Forum Komunikasi Perpindahan Daerah (Forkompinda) hari ini, Rabu (22/1) untuk membahas rencana tindak lanjut pembangunan bandara supaya terstruktur dan terencana dengan baik.

“Kami berkoordinasi merencanakan sesuatu yang terstruktur agar hasilnya bisa dievaluasi,” tandas dia.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ratusan warga Pedukuhan Kragon I dan Kragon II, Desa Palihan, yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) mendatangi rumah Kamardi, ketua Kepedulian Sosial Desa (KSD) Mitra, Minggu (19/1/2014) malam. Mereka meminta KSD Mitra untuk mendukung penolakan bandara. Selama ini organisasi tersebut dikenal sebagai pendukung pembangunan bandara di Kulonprogo.