Provinsi Jawa Tengah Masih Seksi untuk Investasi

Solopos.com, SOLO — Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sejauh ini masih berkomitmen untuk tetap ramah terhadap investasi. Berbagai upaya dilakukan untuk terus menarik invstasi guna menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam webinar Outlook Jawa Tengah 2023 yang ditayangkan di Youtube Espos Live, Rabu (7/12/2022).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ganjar menjelaskan, belum lama ini Presiden Jokowi memberikan arahan kepada jajarannya untuk memperhatikan sektor investasi. Arahan presiden pada Kornas Investasi 2022 tersebut yang pertama adalah jangan mempersulit investasi. Kedua adalah hilirisasi, sebagai nilai tambah yang ingin diperoleh. Ke depan tidak bisa lagi mengekspor dalam bentuk bahan mentah.

Ketiga agar sistem OSS (online single submission) dibenahi, baik di kabupaten, kota, provinsi maupun pusat. Keempat adalah mengejar target investasi tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun dan kelima adalah memanfaatkan APBD agar terjadi perputaran uang.

Baca Juga: OJK Sebut Jawa Tengah Punya Modal Kuat di Sektor Perbankan

Sebagai Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menyebut Jateng akan terus berupaya untuk mengikuti arahan Presiden tersebut.

“Arahan Presiden yang pertama adalah jangan persulit investasi. Maka kemarin saya sampaikan, bahwa pada 2026 nanti APBD kita [Jateng] akan dipakai untuk mendorong investasi, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Itu untuk stimulan dan saya pastikan uang itu tidak akan cukup, maka investasi mesti diajak masuk. Kalau investasi mau diajak masuk tolong jangan dipersulit. Ini arahan Presiden,” jelas Ganjar dalam Webinar yang juga didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng, Bank Jateng, Pertamina Patra Niaga, dan Semen Grobogan tersebut.

Kemudian dalam mendukung hilirisasi, lanjut Ganjar, saat ini Jateng memiliki sejumlah kawasan industri yang dapat dimanfaatkan.

Baca Juga: Ekonomi Global Berpotensi Melambat, Indonesia Masih Tumbuh Baik

Sementara dalam webinar Sesi II, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Ratna Kawuri, mengatakan  sejauh ini Jateng masih seksi untuk sektor investasi. Jika berbicara investasi, investasi PMA atau penanaman modal asing masih menjadi perhatian. Namun ke depan pihaknya terus mendorong penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Secara nasional, target investasi terus mengalami peningkatan signifikan. Jika pada 2020 sekitar Rp900 triliun, pada 2022 meningkat menjadi Rp1.200 triliun dan pada 2023 sekitar Rp1.400 triliun. Menurutnya hal itu butuh strategi tepat dan peran bersama, bukan hanya dari satu kementerian atau lembaga atau satu tingkatan pemerintahan, dalam hal ini pemerintah provinsi. Sebab dari pemerintah provinsi pun juga sangat tergantung dengan peran kabupaten/kota.

Sementara secara regional, target investasi Jateng sebesar Rp65,54 triliun. Sementara pada triwulan III 2022 realisasinya masih tercatat sekitar Rp44,99 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp26,822 triliun merupakan realisasi PMA dan sekitar Rp18,169 triliun merupakan realisasi PMDN.

Baca Juga: OJK Sebut Jawa Tengah Punya Modal Kuat di Sektor Perbankan

Dijelaskan, pada dasarnya investasi ditujukan untuk menyiapkan lapangan pekerjaan atau menyerap tenaga kerja. Di Jateng pada 2021 lalu telah berhasil menyerap 21.475 tenaga kerja dan di kwartal ketiga 2022 ada 170.757 tenaga kerja yang terserap.

“Sebagian besar ada di PMA, kita pahami PMA di Jateng karakternya adalah padat karya. Seperti industri alas kaki, garment, mebel dan sebagainya,” jelas dia.

Dia menyampaikan, dari sisi realisasi investasi berdasarkan negara asal, Jepang menduduki peringkat pertama dengan nilai investasi terbanyak. Selanjutnya ada Korea Selatan, Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Amerika Serikat, Swiss, Samoa, Amerika, Malaysia dan Taiwan. Sedangkan lima tertinggi realisasi investasi menurut sektor usaha pada 2022 di Jateng, yang pertama adalah sektor listrik, gas dan air. Kemduian disusul sektor industri tekstil, industri barang dari kulit dan alas kaki, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, kemudian industri makanan.

Sedangkan Dari sisi PMDM, tertinggi ada sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi. Selanjutnya ada sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, industri makanan, tekstil dan jasa lainnya.