PROPERTI SOLORAYA : Perizinan Mahal Ganjal Minat Pengembang Bikin Properti Murah

Solopos.com, SOLO — Pemerintah daerah di Soloraya dianggap setengah hati memberikan dukungannya mengatasi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan subsidi.

Minimnya dukungan tersebut, diproyeksi bisa meningkatkan laju pertumbuhan backlog hingga 300.000 unit pada 2015 mendatang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Soloraya, Anthony Hendro, menyebutkan pada 2014 lalu backlog rumah bersubsidi di Soloraya mencapai 150.000 unit.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah yang belum maksimal menggerus minat pengembang untuk membangun properti.

“Pengembang yang bermain di lahan FLPP [Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan] saat ini semakin sedikit. Dukungan dari pemerintah juga belum penuh. Backlog rumah murah di Soloraya bisa tumbuh menjadi 300.000 pada 2015 nanti,” katanya saat berbincang dengan , Senin (15/12/2014).

Thony membeberkan kendala utama yang dihadapi pengembang rumah murah di kawasan Soloraya adalah masalah perizinan.

“Di beberapa daerah, perizinan masih mahal. Biaya pecah sertifikat saja ada yang sampai Rp5 juta. Padahal peruntukannya untuk rumah bersubsidi, tapi kenyataan tarifnya sama dengan perumahan komersial. Kami berharap kebijakan birokrasi ini segera dibenahi,” ujarnya.

Selain itu, masalah lain yang dihadapi pengusaha perumahan bersubsidi di Soloraya adalah minimnya ketersediaan lahan dan akses.

“Lahan di perkotaan sudah tidak memungkinkan untuk rumah tapak bersubsidi. Semestinya pemerintah bisa segera menerbitkan aturan untuk rusunami [rumah susun sederhana milik]. Kalau daerah lain di Soloraya, kami punya lahan tapi tidak dilengkapi dengan akses yang memadai. Kalau pembangunannya kami bebankan kepada pemilik rumah, tentu harganya tidak murah lagi,” jelasnya.

Menurut Thony, saat ini masyarakat berpenghasilan rendah masih bisa menjangkau harga rumah bersubsidi dengan kisaran harga Rp105 juta/unit.

Kenaikan harga BBM bersubsidi awal tahun lalu yang berpotensi meningkatkan ongkos produksi senilai 10%-15%, tidak memengaruhi penjualan.

Secara terpisah, Pimpinan Cabang BTN Solo, Teguh Wahyudi, menilai pemerintah daerah semestinya bergerak cepat mendukung pengembang perumahan bersubsidi.

Menurutnya, kebutuhan perumahan murah 2015 mendatang diproyeksikan bertumbuh mengingat jumlah PNS baru yang mendapatkan fasilitas kepemilikan rumah murah oleh Bapertarum.