PROGRAM RUMAH MURAH : Pemerintah Jadikan Kesenjangan Kebutuhan Rumah Isu Strategis

Program rumah murah, Kementerian PU dan Pera menjadikan kebutuhan rumah jadi isu strategis

Solopos.com, JAKARTA–Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadikan kesenjangan antara kebutuhan rumah di tengah masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai salah satu isu strategis.

Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink

“Isu strategis utama di bidang perumahan yaitu pertama, mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan rumah sebesar 13,5 juta unit,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, seperti dilansir Antara, Minggu (16/8/2015).

Menpupera juga mengingatkan bahwa pemerintah juga menyoroti persoalan tempat tinggal yang tidak layak huni sebesar 3,4 juta unit dan mengatasi permukiman kumuh yang diperkirakan mencapai seluas 38.431 hektare secara keseluruhan di berbagai daerah.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga mengingatkan bahwa peran para pelaku sektor properti serta perbankan dalam memberikan kredit yang terjangkau juga diperlukan dalam rangka menyukseskan Program Sejuta Rumah.

“Tanpa kerja sama yang saling bahu membahu ini, program sejuta rumah tidak akan terlaksana dengan baik. Karena Pemerintah hanya mampu menyediakan 10 persen dari target,” urainya.

Ia juga mengajak para pengembang besar untuk menjaga pasokan rumah sederhana sehingga kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara bertahap dapat segera terpenuhi.

Menpupera juga mengemukakan dalam RAPBN 2016, alokasi anggaran Kementerian yang dipimpinnya senilai Rp103,8 triliun.

“Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat ditugasi untuk membelanjakan Rp103,8 triliun, ini secara sektoral untuk Sumber Daya Air senilai Rp 24 triliun, Bina Marga Rp42 triliun, Cipta Karya Rp 14 triliun itu adalah untuk air minum dan sanitasi, lalu penyediaan perumahan Rp6 triliun, di luar FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sebesar Rp 9,3 triliun,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, di luar anggaran kementerian untuk perumahan, FLPP pada tahun 2015 hingga akhir Juli sudah terserap Rp5,1 triliun untuk membangun 78 ribu rumah, dan pada tahun 2016 dialokasikan Rp 9,3 triliun untuk FLPP.

Sementara itu, kalangan investor juga diajak untuk berperan aktif dalam membiayai perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus.