PROGRAM PENYALURAN KERJA: SMK Kesehatan Temui DPRD

Ilustrasi (Dok/JIBI/SOLOPOS)

BOYOLALI–Pihak SMK Kesehatan  memenuhi janjinya mengadakan pertemuan kembali dengan jajaran DPRD Boyolali, Sabtu (6/10/2012).  Dalam pertemuan itu dibahas seputar permasalahan terkait program penyaluran kerja ke Jepang bagi lulusan SMK tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sebagaimana diberitakan jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMK Kesehatan yang berlokasi di wilayah Donohudan, Ngemplak, Rabu (19/9/2012). Sidak itu menindaklanjuti laporan sejumlah orangtua siswa SMK itu, yang menilai ada pembohongan publik terkait promosi tentang sekolah tersebut.

Sebab dari brosur SMK Kesehatan dicantumkan lulusan sekolah itu dijanjikan akan disalurkan bekerja di Jepang. Namun setelah siswa mendaftar dan mengikuti tes wawancara, belakangan ternyata orangtua mendapatkan informasi anak-anak mereka tidak langsung bisa disalurkan bekerja di Negeri Sakura itu. Melainkan hanya disalurkan bekerja di dalam negeri.

Pantauan dalam pertemuan hari ini, kedatangan pihak SMK Kesehatan, termasuk di antaranya Ketua Yayasan Sulaeman Solo, Sunarto, selaku pengelola SMK Kesehatan, serta ketua komite sekolah, Bambang Waluyo, diterima pimpinan DPRD dan jajaran Komisi IV di ruang paripurna Gedung DPRD Boyolali.

Diwarnai Ketegangan

Dalam pertemuan itu, sempat terjadi ketegangan lantaran pihak SMK Kesehatan menilai sidak Komisi IV ke sekolah justru dapat menjatuhkan reputasi sekolah. Bambang Waluyo, selaku ketua komite sekolah, dalam forum pertemuan itu mengatakan sidak yang dilakukan DPRD ke sekolah dengan membawa wartawan terkesan memojokkan sekolah.

Pemberitaan di media tentang pengaduan orangtua siswa yang menuduh pihak SMK berbohong terkait penyaluran kerja ke Jepang dinilai akan menimbulkan preseden buruk bagi sekolah. Bambang menyayangkan pemberitaan media terkait persoalan itu tidak berimbang karena tidak menemui komite. ”Padahal selama ini tidak ada masalah dengan orangtua siswa, kaitannya dengan program sekolah,” kata Bambang dalam forum tersebut.

Menanggapi pernyataan itu, anggota Komisi IV, Agus Wiyono menjelaskan sidak itu merupakan respons DPRD terhadap pengaduan orangtua siswa. ”Kami menindaklanjuti pengaduan itu dengan mendatangi sekolah dan meminta klarifikasi terkait persoalan yang diadukan oleh orangtua siswa tersebut. Melalui itu, kami bukan mencari-cari kesalahan, melainkan justru berharap bisa mengetahui persoalan-persoalan apa yang sebenarnya dialami, sehingga bisa dicarikan solusi terbaik secara bersama,” papar Agus.

Anggota Komisi IV, Agus Ali Rosidi menambahkan, sidak yang dilakukan Komisi IV, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga DPRD. Sementara hingga akhir pertemuan, pihak sekolah belum memberikan kejelasan perihal rencana realisasi program kerja ke jepang. Namun DPRD meminta pihak sekolah maupun Yayasan Sulaeman Solo segera mengadakan pertemuan dengan sekolah, komite sekolah, orangtua siswa sekaligus mengundang jajaran DPRD.

”Ya kami berharap melalui pertemuan itu nantinya bisa jelas semua dan memberikan pemahaman kepada orangtua siswa juga. Termasuk jika ternyata sekolah memiliki kendala dengan program penyaluran tenaga kerja itu, tentunya DPRD bisa membantu sesuai kapasitas dan kewenangan kami,” kata Agus Ali Rosidi.