PROGRAM PENDIDIKAN DI JATENG : Rencana 5 Hari Sekolah Diminta Dikaji Ulang

ilustrasi

Program pendidikan di Jateng diupayakan terus ditingkatkan. DPRD Jateng meminta rencana lima hari sekolah di tingkat SMA dikaji ulang 

Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink

Kanalsemarang.com, SEMARANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jawa Tengah meminta agar rencana penerapan program waktu belajar selama lima hari sekolah dalam sepekan di jenjang tingkat atas, dikaji dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

“Uji coba program lima hari sekolah juga harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi pada masing-masing sekolah karena kondisi sekolah di Kota Semarang dengan sekolah di pelosok kabupaten itu berbeda,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng Karsono di Semarang seperti dikutip Antara, Kamis (14/5/2015).

Menurut dia, kajian terhadap rencana penerapan program lima hari sekolah harus mewakili masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya segelintir kelompok atau sekolah.

“‘Sampel uji coba jangan hanya dari segelintir sekolah yang bisa jadi mewakili masyarakat,” ujarnya.

Karsono juga mempertanyakan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler oleh para pelajar jika program lima hari sekolah jadi diterapkan.

“Kalau kegiatan belajar mengajarnya hingga sore, terus ekstrakurikulernya kapan? Dan jika ekstrakurikulernya Sabtu, maka para pelajar sama saja bersekolah selama enam hari,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa pada dasarnya sekolah merupakan tempat para pelajar dididik, tidak hanya secara kognitif tapi juga kemampuan lain.

“Selama ini ekstrakurikuler menjadi tempat anak mendapatkan kematangan psikologis, berorganisasi, dan bersosialisasi di ranah yang diminati,” ujarnya.

Bagaimanapun juga, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan program lima hari sekolah agar bisa meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi setempat.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi mengharapkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersedia memperhatikan masukan dari berbagai kelompok masyarakat, baik dari kalangan pendidikan atau bukan.