PROGRAM KELUARGA HARAPAN : Berantas Kemiskinan, Pemerintah Kaji Penambahan Penerima PKH

Program Keluarga Harapan digulirkan pemerintah untuk memberantas kemiskinan.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah berencana memperluas cakupan penerima dan nominal bantuan tunai bersyarat demi mengakselerasi penurunan angka kemiskinan 2016. Peningkatan anggaran sosial segera dicantumkan dalam APBNP 2016.

Promosi Safari Ramadan BUMN 2024 di Jateng dan Sulsel, BRI Gelar Pasar Murah

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebutkan peserta bantuan akan meningkat dari semula hanya 3 juta penerima menjadi 6 juta hingga 8,45 juta penerima bantuan dari tambahan wilayah 100 kabupaten/kota.

Dari sisi nominal, dia mengaku pemberian dana sosial di Indonesia hanya 10,5% dari pengeluaran perkapita, jauh lebih rendah dari standar pemberian bantuan di negara lain dengan persentase 16% sampai 25% dari pengeluaran perkapita.

“Kami menyiapkan skenario pengembangan bantuan tunai bersyarat atau lebih dikenal program keluarga harapan [PKH],” kata dia di Kantor Wakil Presiden, Kamis (4/2/2016).

Simulasi pertama, jumlah penerima PKH ditetapkan 6 juta penerima dengan nilai bantuan Rp182.000/bulan atau 10,5% pengeluaran perkapita, sehingga total dana yang dibutuhkan Rp11,7 triliun. Hasilnya, angka kemiskinan diperkirakan berada pada 10,43% dengan rasio gini 0,406.

Simulasi kedua, jumlah penerima bantuan 6 juta dengan peningkatan nominal menjadi Rp250.000/bulan atau 14,5% dari pengeluaran perkapita atau senilai total Rp16 triliun. Dampaknya, angka kemiskinan akan menurun pada level 10,23% dengan rasio gini 0,405.

Simulasi terakhir, jumlah peserta meningkat menjadi 8,45 juta dengan nominal bantuan Rp250.000/bulan atau senilai total Rp22,2 triliun. Hasilnya, angka kemiskinan akan menjadi 9,53% dengan rasio gini 0,403.

Pemerintah masih mengkaji opsi paling tepat, diimbangi pula dengan ketersediaan dana. Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan alokasi dana untuk segera diajukan dalam APBNP 2016.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, selain memperluas cakupan penerima dan nominal bantuan sosial, hal terpenting ialah memberikan bantuan produktif di berbagai bidang serta menyediakan lapangan kerja.

“Ada dua cara, membantu yang di bawah untuk berusaha sendiri, mendorong produktivitas, tidak hanya memberi uang,” kata dia.

Dia mengklaim anggaran bantuan masyarakat terus meningkat sejak masa pemerintahannya. Sebut saja anggaran dana desa, PKH, beras miskin, dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).