Program desa wisata terganjal infrastruktur

KULONPROGO: Pengembangan pariwisata dengan berbasis masyarakat sepertinya kini tengah menjadi prioritas dari Pemkab, dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpor) Kulonprogo.

Salah satunya adalah pengembangan desa wisata, yang terletak pada 12 desa di beberapa kecamatan yang ada di Kulonprogo.
 
Program desa wisata yang dicanangkan pertama kali pada 2007 lalu ini memang dilandasi oleh keinginan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

”Selain karena memang ini adalah program nasional,” ujar Kuat Tri Utomo, Kepala Seksi Objek, Sarana dan Prasarana Disbudparpor Kulonprogo.

Ia menjelaskan, dalam program tersebut, sepenuhnya pemerintah memang melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Hal ini memang mengacu kepada program pemerintah pusat berkaitan dengan pengembangan desa untuk keperluan wisata tanpa harus mengacuhkan peran masyarakat.

Oleh karena itulah, sambung Kuat Tri, pihak pemerintah memberlakukan beberapa kriteria untuk desa wisata.
Mulai adanya daya tarik dan karakteristik dari desa yang bersangkutan, adanya pengunjung dalam jumlah banyak, adanya struktur manajerial yang terorganisasi, tidak terlibatnya investor dari pihak luar desa sebagai pengelola utama, dan tentu saja, impact yang diterima dan dirasakan masyarakat.

Dari kriteria tersebut, tambah Kuat, memang seluruhnya mengarah kepada pemberdayaan masyarakat. Dijelaskannya, ini memang mengacu kepada pengertian desa menurut UU No. 32/2004. ”Dari situ, jelas, bahwa penyelenggara sepenuhnya adalah dari masyarakat sendiri,” terang dia.

Saat dicanangkan pertama kali, hanya ada satu desa wisata yang dicanangkan oleh pemerintah Kulonprogo, yakni desa Pagerharjo, yang terletak di Kecamatan Samigaluh.

Saat itu, pemerintah memang melihat potensi wisata alam yang begitu besar di desa tersebut. ”Saat itu, kami memandang ada potensi desa ini [Pagerharjo] untuk dikembangkan sebagai wisata minat khusus,” kenang Kuat.

Barulah setelah itu beberapa desa lain coba dikembangkan untuk desa wisata dengan berbagai karakteristik dan produk wisata unggulan. ”Tapi, semuanya tetap dikelola sendiri oleh masyarakat,” imbuh Kuat.

Adapun, peran Dinas, selama ini memang hanya pada tahap pembangunan jaringan yang menghubungkan antara desa tersebut dengan pihak lain, khususnya yang berkaitan dengan pemasaran dan pengembangan SDM.

”Sedangkan dana, kami hanya memfasilitasi permohonan pengajuan anggaran dana saja,” ucapnya.

Akses jalan
Dengan kebijakan tersebut, pada dasarnya beberapa masyarakat pengelola desa wisata tersebut sudah bisa memaklumi, akan tetapi, di antara mereka ternyata banyak yang mengeluhkan fasilitas pendukung, khususnya akses jalan yang menghubungkan jalan utama dengan desa mereka.

Seperti diungkapkan Sumarjo, pengelola Wisata Suroloyo. mengatakan selama ini tidak ada kendala bagi dirinya untuk menjalankan bisnis paket wisata di kawasan tersebut.

Akan tetapi, kemudian dirinya mengakui bahwa beberapa pelanggannya sempat mengeluhkan akses jalan menuju lokasi objek wisata tersebut.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah terkait bisa memperhatikan hal ini.  ”Kalau sarana, fasilitas dan pelayanan di lingkungan desa dan objek wisata, kami bisa lakukan, tapi kalau jalan, kami butuh komitmen pemerintah,” tandasnya.

Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Manusia (Disperindag dan ESDM) Kulonprogo, Dewantoro, menambahkan semaju apapun dan semenarik apapun desa wisata, tidak akan ada artinya jika sarana-sarana pendukung seperti akses jalan tidak terpenuhi.

Begitu pula dengan potensi industri dan perdagangan di wilayah tersebut, juga tidak akan bisa berkembang, jika akses menuju ke desa tersebut kurang optimal.”Biar bagaimanapun, akses jalan ini harus menjadi perhatian serius,” pungkas dia.(Harian Jogja/Arief Junianto)

HARJO CETAK