Solopos.com, SRAGEN –Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani menyelesaikan persoalan ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Sragen, Wonogiri, dan Kota Solo yang belum bisa cair dalam rapat terbuka di lobi Kara Guest House Sragen, Jumat (20/8/2021).
Mensos sendiri yang memimpin jalannya rapat bersama legislator Komisi VIII DPR, pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) pimpinan Bank BNI, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan stakeholders terkait. Rapat berjalan dua jam mulai pukul 13.00 WIB dan selesai hampir pukul 15.00 WIB.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Mensos mendadak menggelar rapat koordinasi karena adanya bantuan PKH sebanyak 1.900 KPM di Sragen, 177 KPM di Solo, dan 135 KPM di Wonogiri yang belum tersalurkan.
Baca juga: Kunjungi Sragen, Mensos Risma Bagikan Bansos Rp1,8 Miliar
Mantan Wali Kota Surabaya itu mengecek langsung kepada pimpinan BNI di wilayah Soloraya untuk mengetahui akar masalah tersebut dan di hari itu juga langsung mengambil kebijakan jalan keluarnya.
Risma, sapaannya, mengakui bila data di Kemensos dengan BNI tidak sama. Risma juga meminta pimpinan BNI bersama pendamping PKH di tiga kabupaten/kota itu untuk rekonsiliasi data supaya bantuan PKH bisa segera tersalurkan kepada KPM yang notabene keluarga miskin tersebut.
Pemimpin BNI Kantor Cabang Surakarta, Husni Imawan Junaidi, menjelaskan data PKH untuk tahap I di Kabupaten Sragen sebanyak 35.497 KPM dengan nominal Rp23,684 miliar.
Dari data tersebut, terang dia, yang sudah cair sebanyak 35.480 KPM atau 99,95% sehingga masih tersisa 17 KPM (0,05%) yang belum cair. Kemudian untuk tahap II, Husni menerangkan total KPM penerima PKH Di Sragen sebanyak 37.225 KPM dan sudah cair sebanyak 35.396 KPM sehingga masih sebanyak 1.829 KPM (4,91%) yang belum cair.
“Masalahnya ada saldo KPM yang terblokir karena selama 60 hari belum mencairkan. Tahap kedua itu untuk pencairan April-Juni 2021,” ujarnya.
Baca juga: Tekan Angka Kematian, Ribuan Ibu Hamil di Sragen Jadi Bidikan Vaksinasi
Data tersebut berbeda dengan data yang disampaikan pendamping PKH Sragen yang menyebut jumlah KPM yang terblokir sebanyak 1.926 KPM. Melihat perbedaan data tersebut, Risma meminta ada pencocokan data antara pendamping PKH dengan pimpinan BNI. Risma meyakinkan bila angka 1.926 KPM itu belum terdistribusikan karena kartu keluarga sejahtera (KKS) mereka belum keluar.
Buku Rekening KPM
Husni menerangkan sebanyak 1.829 KPM yang terblokir itu bisa dibuka kembali setelah ada pengajuan kembali dari Dinas Sosial (Disnsos) dan saldo rupiahnya masih di buku rekening KPM yang bersangkutan.
Selain itu, Husni juga mencatat adanya tambahan KPM baru sebanyak 4.037 KPM pada 2021. Dia melanjutkan dari data tambahan tersebut yang sudah terdistribusi sebanyak 3.370 KPM sehingga masih ada 667 KPM yang belum terdistribusi.
Atas kasus Sragen tersebut, Mensos meminta pimpinan BNI bekerja cepat. Mensos meminta sebanyak 667 KPM yang belum terdistribusi itu harus ada laporan pada Sabtu (21/8/2021).
“Saya minta sore ini ada rekonsilisasi data antara BNI dengan pendamping PKH. Selisih data itu harus selesai hari ini. Bekerja itu harus profesional. Ini masalah orang miskin. Tolong saya minta dibuatkan dashboard yang menyajikan data riil. Para KPM itu sampai terblokir karena belum ambil uang itu tidak mungkin karena mereka pasti membutuhkan. Saya minta data yang terblokir 1.829 KPM itu harus dibuka hari ini [Jumat],” katanya.
Baca juga: Kepatuhan Warga Terhadap Prokes Rendah, Sragen Segera Susun Perda
Setelah masalah Sragen selesai, Mensos masuk ke persoalan PKH di Wonogiri, khususnya untuk pencairan tahap II yang masih menyisakan 138 KPM yang belum cair. Pihak BNI mendata ada 204 KPM belum cair karena alasan menabung.
Namun dari pihak pendamping PKH mencatat ada 134 KPM yang belum buka buku tabungan dan belum dapat KKS karena validasi baru. Pendamping sudah mengajukan surat pada Juni lalu. Atas dasar laporan itu, Risma meminta BNI segera menyelesaikan KPM di Wonogiri.
Setelah Wonogiri selesai, Risma membahas problem di Solo yang ada 788 KPM belum menerima kartu keluarga sejahtera (KKS). Persoalan itu dijelaskan pendamping PKH yang menerangkan bila data 788 KPM yang belum menerima KKS itu data per 30 Juni 2021.
Data KPM Terblokir
Pendamping PKH itu menyampaikan data KPM yang terblokir hingga Agustus 2021 sebanyak 777 KPM yang terblokir. Pihak pendamping sudah berkirim ke Kemensos. Risma pun langsung menghubungi Direktur BNI pusat supaya membuka blokir KPM di Solo.
Baca juga: 3.000 Paket Sembako Disalurkan untuk Seniman Tayub hingga Pak Becak di Sragen
Selain problem PKH, Risma juga membahas tentang penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Sragen, Wonogiri, dan Solo. Namun, data yang tersaji baru data BPNT untuk Sragen. BPNT di Sragen yang menerima KKS sebanyak 611 KPM dan 397 KPM di antara sudah masuk data bayar Juli 2021 sehingga yang belum tersalurkan sebanyak 214 KPM. Dari data yang belum tersalurkan itu, ternyata ada sebanyak 149 KPM yang harus buka rekening kolektif (burekol).
“Kami akan meminta BPKP [Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan] untuk mengevaluasi aturan yang ada. Kami menginginkan adanya data real time yang mudah sehingga bisa diketahui berapa yang tersalurkan dan berapa yang belum. Kami rencana membuat dashboard itu tetapi masih terkendala aturan. Kami akan libatkan BI dan OJK untuk bersama-sama membuat dashboard itu,” harapnya.
Persoalan e-warung yang menyalurkan BPNT dalam wujud sembako juga menjadi topik pembahasan. Persoalan e-warung itu disampaikan pihak Polda Jateng yang didampingi Kapolres Sragen AKBP Yuswanto Ardi.
“Mestinya BPNT itu dibagikan oleh warung-warung tetapi diberikan dalam bentuk paket sehingga KPM tidak memiliki keleluasaan untuk memilih barang. Kalau dengan e-warung itu sebenarnya bisa memberdayakan warung-warung kecil di daerah,” ujar Kapolres.
Baca juga: Camat Kedawung Sragen Ikut Promosikan Kerajinan Tangan Karya Sulami si Manusia Kayu, Begini Wujudnya
Legislator Komisi VIII DPR, Endang Maria Astuti, mengusulkan supaya barang yang diberikan dalam BPNT itu bukan dalam bentuk barang tetapi lebih baik dalam bentuk uang tunai agar KPM lebih mudah membelanjakan sesuai kebutuhan.
Dia mengatakan hal itu juga bertujuan untuk mengantisipasi adanya selisih harga pada barang yang diberikan. Dia menyampaikan selisih Rp100 saja kalau dikalkulasi se-Indonesia nilainya bisa ratusan juta rupiah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
