Presidensi G20 Indonesia Siap Akselerasi Transisi Ekonomi Rendah Karbon

Salah satu prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia yakni mendukung setiap negara termasuk negara berkembang untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Istimewa)

SOLOPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Peran penting Indonesia dalam dengan memegang prinsip utama yaitu pertumbuhan yang inklusif, berpusat pada masyarakat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Salah satu prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia yakni menyumbangkan dan mengembangkan sumber pembiayaan yang dapat mendukung setiap negara termasuk negara berkembang untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dimaksud dalam The Glasgow Pact pada COP26. Hal ini penting karena perubahan iklim menjadi salah satu yang dipertimbangkan bagi pembangunan perekonomian global dalam jangka panjang.

PromosiDijual Rp1,5 Miliar/Kg, Gaharu Sudah Jadi Upeti Sejak Era Sriwijaya

“Perubahan iklim menjadi tantangan ekonomi karena ke depannya diprediksi akan terjadi kenaikan suhu sebesar 2,5 hingga 4,7 derajat celcius pada tahun 2100 akibat peningkatan Gas Rumah Kaca. Tetapi dalam pertemuan G20 beberapa waktu lalu sudah disepakati bahwa ini bisa dijaga dalam level 1,5 derajat,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dengan tema “Kebijakan dan Pembiayaan Energi dalam Menyongsong Pemulihan Ekonomi dan Presidensi RI di G20”, Kamis (25/11/2021) dalam rilis yang diterima Solopos.com.

Indonesia melalui Nationally Determined Contributions (NDC) berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% dalam kondisi business as usual. Untuk memenuhi target ini, sektor energi ditargetkan menyumbang penurunan emisi sebesar 314 juta ton CO2e dan sektor kehutanan dapat menurunkan emisi sebesar 497 juta ton CO2e pada tahun 2030. Pemenuhan target emisi GRK pada tahun 2030 sesuai NDC tersebut membutuhkan biaya sekitar USD 250 miliar.

Baca Juga: Regulasi Tidak Kuat, 61 Daerah Penghasil Migas Hanya Bisa Gigit Jari

“Oleh karenanya diperlukan berbagai kegiatan untuk mendorong aksi mitigasi, tidak hanya dari Pemerintah tetapi juga dari swasta dan masyarakat maupun dari financial global. Dalam hal ini, salah satu hal utama yang harus dilakukan adalah optimalisasi peran perbankan dalam melakukan penyaluran pembiayaan guna mempercepat transisi ekonomi melalui ekonomi rendah karbon,” kata Menko Airlangga.

Percepatan transisi tersebut dapat melalui hal-hal berikut antara lain, perbankan secara agresif membiayai proyek-proyek hijau ataupun pembangunan yang berkelanjutan, kemudian memfasilitasi perdagangan karbon, baik perdagangan karbon di dalam negeri maupun dengan luar negeri, namun perlu dilakukan perdagangan secara transparan agar informasi yang ada adalah simetris information sehingga variasi dari harga karbon tidak berbeda jauh, serta mendorong penerbitan green bond atas upaya konservasi sumber daya alam.

Skema lain untuk pembiayaan hijau adalah dengan menggunakan Green Sukuk. Pemerintah sendiri telah menerbitkan Green Sukuk di pasar global yang mana Green Sukuk edisi tahun 2020 mencapai USD 2,5 miliar.

Selain itu, beberapa mekanisme lain adalah melalui Green Climate Fund yang merupakan ‘pooling’ dari dana-dana pengelolaan lingkungan hidup melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup serta program platform blended finance yang dikelola oleh PT SMI (Persero) untuk melibatkan para filantropis global, lembaga internasional, serta investor lainnya.

Baca Juga: Catat, Ini Tips Cari Cuan di Medsos Ala Emil Dardak dan Arumi Bachsin

Dilakukan Berjenjang

Dari segi regulasi, komitmen Pemerintah ditunjukkan melalui penetapan Perpres Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Pemerintah juga telah memasukkan dalam revisi Undang-Undang Perpajakan untuk diberlakukannya pajak karbon. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak karbon merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim.

Tarif pasar karbon yang akan disiapkan diawali dengan Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) dan implementasinya akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2022 dengan skema cap and tax yang searah dengan implementasi penurunan emisi karbon di PLTU batubara.

Baca Juga: Stagnan Nih, Cek Harga Emas di Pegadaian Jumat 26 November 2021

“Ini akan dilakukan berjenjang dan bertahap sesuai dengan roadmap yang memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor, dan menjaga daya saing perekonomian Indonesia. Pajak karbon juga akan didorong agar bersifat adil, terjangkau dan tentu sesuai dengan iklim berusaha dan akan melindungi kepentingan masyarakat,” tegas Airlangga.

Momentum Presidensi Indonesia dalam G20 dioptimalkan untuk menerapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang memperhatikan aspek keberlanjutannya. Menko Airlangga mengatakan Indonesia juga terus mengkoordinasikan kebijakan global, terutama untuk berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang, dan membuat G20 lebih adaptif terhadap berbagai krisis guna memperjuangkan kepentingan nasional di forum global.

“Berbagai tantangan tentunya akan tetap dan perlu diwaspadai terhadap pemberlakuan pembiayaan hijau. Untuk itu, kebijakan serta strategi-strateginya harus ditunjang dengan peraturan kebijakan operasional agar dapat berjalan dengan baik. Saya berharap komitmen yang telah dibuat oleh Pemerintah untuk pelaksanaan pembiayaan hijau dalam rangka mewujudkan pengurangan emisi juga didukung oleh akademisi dan masyarakat, terutama untuk turut berinvestasi dan mempromosikan proyek-proyek hijau,” ujar Airlangga.

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Riset Belanda Ungkap Tiga dari 10 Situs Jawa Kuno di Boyolali Hilang

+ PLUS Riset Belanda Ungkap Tiga dari 10 Situs Jawa Kuno di Boyolali Hilang

Masa Jawa Kuno meninggalkan sejumlah peradaban di Kota Susu Boyolali, di mana berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Leiden Belanda dalam riset disertasinya pada 2009, mengungkap tiga dari 10 situs dinyatakan hilang.

Berita Terkini

Ribuan Anak Muda Jadi Pegawai BUMN, Ini Pesan Erick Thohir ke Mereka

Menteri BUMN Erick Thohir juga memastikan perekrutan 2.700 pegawai BUMN dilakukan secara profesional dan transparan.

Dua Tahun Tak Dapat THR, Pegawai Dunkin' Donuts Lapor Kemenaker

Serikat Pekerja PT Dunkindo Lestari (SP Kintari) meminta perhatian dari Menaker Ida Fauziyah untuk menindak tegas pihak Dunkin’ Donuts yang dua tahun tidak membayarkan THR.

Petani Sawit Demo, Ekonom Sebut Anomali dalam Pelarangan Ekspor CPO

Aksi yang dilakukan oleh para petani dinilai menjadi peringatan bagi pemerintah agar mempercepat pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan meninjau kebijakan tersebut.

Olah Sampah Plastik, Program Bersih Indonesia Buka 3.000 Lapangan Kerja

Program Bersih Indonesia yang diluncurkan pemerintah bersama organisasi nirlaba global The Alliance to End Plastic Waste akan membuka ribuan lapangan kerja baru.

BUMN Bersama Swasta Distribusikan Minyak Goreng di 10.000 Lokasi

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN bersama swasta mendapat penugasan untuk mendistribusikan minyak goreng ke 10.000 lokasi.

Pelonggaran Prokes, Ini Aturan Terbaru Perjalanan dengan Pesawat

Bandara kelolaan AP II menerapkan Surat Edaran (SE) Kemenhub Nomor 56/2022 dan Nomor 58/2022 seiring pelonggaran protokol kesehatan oleh pemerintah.

Lion Parcel Catat Peningkatan Volume Pengiriman hingga 30%

Peningkatan volume pengiriman hingga 30% itu melebihi target yang ditetapkan semula oleh Lion Parcel.

APTRI: Produksi Gula Petani Mampu Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

APTRI menyebut produksi gula petani mampu memenuhi kebutuhan gula nasional pada 2022.

ALI Sebut Biaya Logistik Indonesia Masih Mahal, Ini Penyebabnya

Tantangan utama dari logistik Indonesia adalah aspek geografis atau kewilayahan di mana terdapat lebih dari 17.000 pulau dan setiap produk atau barang yang dikirimkan harus melalui tahapan yang panjang.

Rp4,28 Triliun Mengalir ke Soloraya Lewat KUR, Ini Dampaknya bagi Solo

Penyaluran KUR di wilayah Soloraya hingga 11 Mei 2022 adalah sebesar Rp4,28 triliun atau 18% dari total penyaluran KUR di Provinsi Jawa Tengah.

Bank BCA (BBCA) Beri Pinjaman Rp100 Miliar ke Bank Oke (DNAR)

BCA memberikan pinjaman Rp100 miliar untuk Bank Oke (DNAR)

Ada KUR Fintech Festival di Solo Technopark, Ini Deretan Agendanya

Rangkaian acara dalam kegiatan KUR Fintech Festival ini seperti penandatangan akad KUR secara massal kepada sekitar 1.000 debitur sampai workshop untuk UMKM.

Hingga April 2022, Bank Mandiri (BMRI) Salurkan KUR Rp14,41 Triliun

Bank Mandiri telah menyalurkan KUR senilai Rp14,41 triliun dari plafon Rp40 triliun pada 2022.

Mantap!, IHSG Ditutup 6.793,41, Saham GOTO Melejit

Saham GOTO melejit 24 persen di perdagangan hari ini, Rabu (18/5/2022)

Potensi Investasi Elon Musk di Indonesia, Semikonduktur hingga Satelit

Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini bertemu langsung dengan Elon Musk di Amerika Serikat untuk mendiskusikan potensi kerja sama, di antaranya mengenai investasi hingga teknologi.

Keren! BRI Jadi Perusahaan Publik Terbesar di Indonesia Versi Forbes

BRI yang dinobatkan menjadi perusahaan publik terbesar di Indonesia dalam pemeringkatan Forbes 2022 Global 2000 World’s Largest Public Companies in Indonesia.