Presidensi G20 Indonesia Siap Akselerasi Transisi Ekonomi Rendah Karbon

Salah satu prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia yakni mendukung setiap negara termasuk negara berkembang untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Istimewa)

SOLOPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Peran penting Indonesia dalam dengan memegang prinsip utama yaitu pertumbuhan yang inklusif, berpusat pada masyarakat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Salah satu prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia yakni menyumbangkan dan mengembangkan sumber pembiayaan yang dapat mendukung setiap negara termasuk negara berkembang untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dimaksud dalam The Glasgow Pact pada COP26. Hal ini penting karena perubahan iklim menjadi salah satu yang dipertimbangkan bagi pembangunan perekonomian global dalam jangka panjang.

“Perubahan iklim menjadi tantangan ekonomi karena ke depannya diprediksi akan terjadi kenaikan suhu sebesar 2,5 hingga 4,7 derajat celcius pada tahun 2100 akibat peningkatan Gas Rumah Kaca. Tetapi dalam pertemuan G20 beberapa waktu lalu sudah disepakati bahwa ini bisa dijaga dalam level 1,5 derajat,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dengan tema “Kebijakan dan Pembiayaan Energi dalam Menyongsong Pemulihan Ekonomi dan Presidensi RI di G20”, Kamis (25/11/2021) dalam rilis yang diterima Solopos.com.

Indonesia melalui Nationally Determined Contributions (NDC) berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% dalam kondisi business as usual. Untuk memenuhi target ini, sektor energi ditargetkan menyumbang penurunan emisi sebesar 314 juta ton CO2e dan sektor kehutanan dapat menurunkan emisi sebesar 497 juta ton CO2e pada tahun 2030. Pemenuhan target emisi GRK pada tahun 2030 sesuai NDC tersebut membutuhkan biaya sekitar USD 250 miliar.

Baca Juga: Regulasi Tidak Kuat, 61 Daerah Penghasil Migas Hanya Bisa Gigit Jari

“Oleh karenanya diperlukan berbagai kegiatan untuk mendorong aksi mitigasi, tidak hanya dari Pemerintah tetapi juga dari swasta dan masyarakat maupun dari financial global. Dalam hal ini, salah satu hal utama yang harus dilakukan adalah optimalisasi peran perbankan dalam melakukan penyaluran pembiayaan guna mempercepat transisi ekonomi melalui ekonomi rendah karbon,” kata Menko Airlangga.

Percepatan transisi tersebut dapat melalui hal-hal berikut antara lain, perbankan secara agresif membiayai proyek-proyek hijau ataupun pembangunan yang berkelanjutan, kemudian memfasilitasi perdagangan karbon, baik perdagangan karbon di dalam negeri maupun dengan luar negeri, namun perlu dilakukan perdagangan secara transparan agar informasi yang ada adalah simetris information sehingga variasi dari harga karbon tidak berbeda jauh, serta mendorong penerbitan green bond atas upaya konservasi sumber daya alam.

Skema lain untuk pembiayaan hijau adalah dengan menggunakan Green Sukuk. Pemerintah sendiri telah menerbitkan Green Sukuk di pasar global yang mana Green Sukuk edisi tahun 2020 mencapai USD 2,5 miliar.

Selain itu, beberapa mekanisme lain adalah melalui Green Climate Fund yang merupakan ‘pooling’ dari dana-dana pengelolaan lingkungan hidup melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup serta program platform blended finance yang dikelola oleh PT SMI (Persero) untuk melibatkan para filantropis global, lembaga internasional, serta investor lainnya.

Baca Juga: Catat, Ini Tips Cari Cuan di Medsos Ala Emil Dardak dan Arumi Bachsin

Dilakukan Berjenjang

Dari segi regulasi, komitmen Pemerintah ditunjukkan melalui penetapan Perpres Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Pemerintah juga telah memasukkan dalam revisi Undang-Undang Perpajakan untuk diberlakukannya pajak karbon. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak karbon merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim.

Tarif pasar karbon yang akan disiapkan diawali dengan Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) dan implementasinya akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2022 dengan skema cap and tax yang searah dengan implementasi penurunan emisi karbon di PLTU batubara.

Baca Juga: Stagnan Nih, Cek Harga Emas di Pegadaian Jumat 26 November 2021

“Ini akan dilakukan berjenjang dan bertahap sesuai dengan roadmap yang memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor, dan menjaga daya saing perekonomian Indonesia. Pajak karbon juga akan didorong agar bersifat adil, terjangkau dan tentu sesuai dengan iklim berusaha dan akan melindungi kepentingan masyarakat,” tegas Airlangga.

Momentum Presidensi Indonesia dalam G20 dioptimalkan untuk menerapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang memperhatikan aspek keberlanjutannya. Menko Airlangga mengatakan Indonesia juga terus mengkoordinasikan kebijakan global, terutama untuk berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang, dan membuat G20 lebih adaptif terhadap berbagai krisis guna memperjuangkan kepentingan nasional di forum global.

“Berbagai tantangan tentunya akan tetap dan perlu diwaspadai terhadap pemberlakuan pembiayaan hijau. Untuk itu, kebijakan serta strategi-strateginya harus ditunjang dengan peraturan kebijakan operasional agar dapat berjalan dengan baik. Saya berharap komitmen yang telah dibuat oleh Pemerintah untuk pelaksanaan pembiayaan hijau dalam rangka mewujudkan pengurangan emisi juga didukung oleh akademisi dan masyarakat, terutama untuk turut berinvestasi dan mempromosikan proyek-proyek hijau,” ujar Airlangga.

Berita Terkait

Espos Plus

Drone Makin Dibutuhkan, Pengembangan Teknologi Pesat

+ PLUS Drone Makin Dibutuhkan, Pengembangan Teknologi Pesat

Teknologi drone berkembang pesat. Kegunaan drone makin beragam di banyak sektor. Perusahaan-perusahaan drone mengembangkan pasar berbasis kebutuhan dan manfaat.

Berita Terkini

Diharamkan MUI dan Muhammadiyah, Minat Investasi Kripto di RI Surut?

Pernyataan Muhammadiyah yang menetapkan aset kripto sebagai barang haram diyakini tidak akan mengendurkan minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi pada instrumen ini.

BRImo E-Payment Cara Praktis Transaksi di E-Commerce dari BRI

BRImo E-Payment merupakan metode pembayaran yang memungkinkan konsumen bertransaksi di berbagai merchant tanpa perlu berpindah aplikasi.

Bermodal Suara, Ini Tips Menghasilkan Uang dari Voice Over Talent

Di era perkembangan teknologi digital saat ini, voice over talent semakin banyak diminati masyarakat bahkan karena dapat menjadi pemasukan tetap.

KPPU Sebut 4 Produsen Kuasai Pasar Minyak Goreng, Ada Praktik Kartel?

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan adanya sinyal praktik kartel atau persekongkolan dalam kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.

Minyak Goreng Harga Rp14.000 Per Liter Mulai Tersebar di Jogja

Beberapa pedagang di Kota Jogja mulai menerapkan harga tunggal minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter.

Jadi Laboratorium Klinik Terbesar, Ini Fokus Prodia di Layanan Digital

Prodia Mobile menjadi salah satu pelayanan digital yang paling diminati banyak pelanggan.

Segera Cair, Ini Cara dan Syarat Mendapatkan BLT UMKM 2022

Untuk mendapatkan BLT para pelaku usaha sebelumnya harus mengetahui cara dan melengkapi syarat administrasi.

Jagongan Madiun Raya: Menangkap Peluang Ekonomi 6 Kabupaten/Kota

Kawasan Madiun Raya sejatinya lebih memiliki ketahanan (resilience) secara ekonomi selama pandemi dibandingkan ketahanan secara nasional.

Kisah Prodia Layani 100.000 Panggilan per Bulan lewat Tania dan Contact Center

Melalui Tania dan contact center, setiap pelanggan Prodia dapat memperoleh informasi yang sering menjadi pertanyaan utama.

BRI Kembangkan Klaster Tanaman Hias Desa Bunga di Gunung Arjuna

BRI sebagai salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Pemuda MES Dukung Pengembangan Muslimpreneur dari Masjid dan Pesantren

BSI meluncurkan program Talenta Wirausaha BSI pada Rabu (19/1/2022) di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan.

G20 Berpotensi Untungkan UMKM Rp1,7 Triliun dan 33.000 Lapangan Kerja

G20 diprediksi memberikan keuntungan bagi UMKM dengan potensi nilai konsumsi domestik mencapai Rp1,7 triliun.

XL Axiata Business Solutions Raih Sertifikasi Iso 22301:2019

Xl Axiata hadirkan layanan terbaik dan siap bersaing pada tender proyek pemerintah & swasta. 

Bansos Rp2,7 Triliun Tertahan, Mensos Minta DPR Ikut Turun Tangan

Mensos mengungkap anggaran senilai Rp2,7 triliun yang merupakan dana bantuan sosial (bansos), masih tertahan di bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Antam Turun Nih! Cek Harga Emas di Pegadaian, Kamis 20 Januari 2022

Pergerakan Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian pada Kamis (20/1/2022) ini terpantau naik untuk emas UBS dan melemah untuk cetakan Antam.