SOLOPOS.COM - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat melakukan penanaman kelapa genjah di Desa Sanggang, Bulu, Sukoharjo, Kamis (11/8/2022). (Solopos.com/Magdalena Naviriana Putri).

Solopos.com, SUKOHARJO – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait usulan perwira TNI bisa masuk ke kementerian dan lembaga pemerintahan di sela-sela kunjungan kerja di Desa Sanggang, Bulu, Sukoharjo, Kamis (11/8/2022).

Jokowi mengatakan kebutuhan tersebut belum mendesak. “Saya melihat kebutuhannya masih belum mendesak,” katanya saat ditanya wartawan usai melakukan penanaman kelapa genjah di desa setempat, Kamis (11/8/2022).

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Ditanya soal kapan waktu rencana realisasi usulan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan lagi jika kebutuhan akan hal itu belum mendesak.

Ekspedisi Mudik 2024

Sebelumnya, dilansir dari Bisnis.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan jika perwira TNI bisa masuk ke kementerian dan lembaga.

Hal tersebut, katanya, sudah diusulkannya dalam perubahan UU TNI yang menurutnya perlu diubah dengan ditambah pasal tersebut.

Baca juga: Jokowi Tanam Kelapa Genjah Bersama Petani di Ngemplak Boyolali

Luhut mengatakan dalam usulan tersebut bahwa perwira TNI boleh ditugaskan di kementerian dan lembaga pemerintahan atas permintaan dari institusi tersebut dan persetujuan Presiden.

“Itu akan banyak membantu mengurangi tdiak perlu bintang-bintang yang banyak di angkatan darat. Jadi angkatan darat bisa lebih efisien,” kata Luhut dalam acara Silatnas dan Ultah ke -19 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat.

Dia berharap TNI dan Kemenhan bisa memasukkan satu pasal ini ke dalam perubahan UU TNI.

Menurutnya, saat ini baru anggota Polri yang bisa ditugaskan di sejumlah kementerian. Hal ini juga katanya berkaitan dengan peran purnawirawan yang masih dibutuhkan di pemerintahan maupun di swasta.

Baca juga: Besok, Jokowi ke Sukoharjo, Boyolali, dan Solo, Ini Jadwalnya

Luhut juga memaparkan soal estimasi anggaran pertahanan 2030 akan mencapai Rp545 triliun. Dengan angka tersebut, katanya, dia berharap akan ada perbaikan baik dari sisi alat utama sistem senjata (alutsista) ataupun kesejahteraan TNI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya