Presiden Serahkan Gratifikasi Perusahaan Minyak Rusia ke KPK

Presiden Jokowi melalui Sekretaris Presiden menyerahkan gratifikasi yang diberikan perusahaan minyak Rusia ke KPK.

Solopos.com, JAKARTA — Kepala Sekretaris Presiden Darmansjah Djumala mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan gratifikasi yang diterima oleh Presiden. Gratifikasi itu berasal dari perusahaan swasta asal Rusia.

Promosi Pelaku Usaha Wanita Ini Akui Manfaat Nyata Pinjaman Ultra Mikro BRI Group

Darmasjah mengatakan perusahaan migas Rosneft Oil Company tersebut memberikan hadiah melalui pihak ketiga, yakni PT Pertamina. “Ini dari pihak swasta Rusia, oil company,” tutur Darmansjah di Gedung KPK, Jumat (28/10/2016).

“Saya datang kemari dalam rangka memenuhi instruksi Bapak Presiden, Bapak Jokowi tadi pagi, untuk menyerahkan satu paket gift [hadiah] dari sebuah perusahaan swasta dari Rusia yang kita terima beberapa waktu lalu melalui pihak ketiga,” ujar Darmansjah seusai melaporkan gratifikasi itu.

Darmasjah mengungkapkan paker gratifikasi tersebut berisi lukisan, tea-set, dan plakat. “Isinya itu ada tiga macam diberikan secara berkala dan tidak ?sekalian dikasih, bertahap. Ada lukisan, dalam beberapa waktu diberikan lagi tea-set, kemudian yang ketiga plakat. Tiga inilah yang kita laporkan ke Pak Agus [Rahardjo] KPK,” ungkapnya.

Namun, dirinya mengaku tak tahu berapa nilai pasti dari ketiga barang tersebut. “Saya tidak tahu, tapi kelihatannya mahal, bagus,” imbuhnya. “Tapi tidak langsung ke Bapak Presiden, melalui pihak ketiga yaitu Pertamina,” imbuhnya.

Sehubungan dengan pemberian gratifikasi tersebut, Kasetpres itu mengaku tak tahu proyek apa yang ingin dimuluskan oleh perusahaan itu. “Saya tidak bisa menduga, nanti dibilang suuzan [berburuk sangka],” kata dia.

Sementara itu, dalam perkembangan yang sama, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar berencana untuk menghapus skema kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam proyek pembangunan kilang minyak dan gas. Pasalnya, skema tersebut membuat proyek berjalan lama karena birokrasi yang berbelit.

Oleh karena itu Kementerian ESDM berencana untuk mengubah skemanya baik dengan penugasan atau swasta murni. Terlebih lagi Presiden Jokowi juga mendorong agar swasta bisa masuk dalam proyek prioritas pemerintah.