SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik mengatasi defisit anggaran yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Langkah pertama yang telah dilakukan pemerintah adalah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,9 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

“Yang kedua nanti kita akan mencari opsi-opsi, Menteri Keuangan juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS,” kata Presiden Jokowi seusai membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXX di Samarinda Convention Center, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (25/10/2018) sore.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Presiden sebagaimana dilansir Setkab.go.id, mengaku tengah mempertimbangkan sejumlah opsi, seperti misalnya efisiensi di tubuh BPJS Kesehatan itu sendiri, termasuk juga memperbaiki tata kelolanya. Selain itu, menurut Presiden, BPJS juga dapat mengintensifkan penagihan bagi penunggak iuran yang saat ini dinilai masih kurang optimal.

“Yang masih tekor itu yang non-PBI (penerima bantuan iuran). Penagihan ini harusnya digencarkan, di sini ada tagihan-tagihan yang belum tertagih. Ini harusnya digencarkan yang iuran ini,” ucap Presiden.

Sementara saat memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar IDI, Presiden mengatakan dirinya akan turut berdiskusi dengan IDI dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Mengenai BPJS, saya sudah tahu semuanya. Tapi nanti saya akan ajak bicara, ini masalah manajemen. Inilah yang perlu kita perbaiki,” ujar Presiden Jokowi.

Ikuti Perubahan
Sementara itu saat memberikan sambutan pada Muktamar IDI XXX itu, Presiden Jokowi menekankan perlunya para dokter mengikuti kemajuan dan kemudahan teknologi, termasuk dengan menyiapkan aplikasi sistem yang sesuai dengan zamannya.

“Saya juga ingin IDI mendahului dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya,” kata Presiden.

Kepala Negara memberikan gagasannya seputar kemudahan yang mungkin dapat memberikan kemudahan besar bagi para pasien yang memerlukan layanan kesehatan yang belum terjangkau layanan kesehatan seperti yang dirasakan masyarakat di kota-kota besar.

“Saya enggak tahu aplikasi sistem apa yang bisa memudahkan orang misalnya di Kabupaten Asmat tapi perintahnya dari Jakarta. Orang bisa mendiagnosa di Halmahera, di Maluku Utara tapi bisa diberi perintah dari Jakarta bagaimana cara menanganinya,” ucap Presiden memberi contoh.

Di tingkat rumah sakit, Presiden Jokowi menyampaikan gagasan mengenai arah pelayanan menuju smart hospital, yang mampu memberikan pelayana terintegrasi dengan data-data medis pasien yang saling terhubung dengan rumah sakit lain bahkan hingga ke apotek dan BPJS Kesehatan.

“Kalau kita masih berpikir jadul, tradisi lama kita pakai ya tahu-tahu ditinggal kita,” kata Presiden mengingatkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya