PRESIDEN JOKOWI : Seleksi CPNS Disetop Selama 5 Tahun, PNS Tak Bisa Santai

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Jokowi akan membuat gebrakan baru dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menerapkan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Artinya, PNS baru yang diterima sama dengan PNS yang pensiun alias zero growth. Tahun depan, pemerintahan baru pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan kembali kebijakan tersebut.

Promosi Jelang Lebaran, BRI Imbau Nasabah Tetap Waspada Modus Penipuan Online

“Berdasarkan arahan Pak Presiden, beliau minta dilakukan moratrium PNS,” ungkap Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) usai menghadiri acara serah terima jabatan di kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Selasa (28/10/2014), seperti dilansir dari Detik.

Tidak tanggung-tanggung, moratorium PNS itu berlangsung cukup lama, yakni selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK. “Ini untuk 5 tahun ke depan,” ujar Yuddy.

Menurut Yuddy, moratorium PNS memang perlu dilakukan. Pemerintah perlu ruang untuk mengevaluasi efektivitas jumlah dan kinerja PNS yang sudah ada.

“Kita sedang kaji, berapa sebenarnya rasio yang tepat jumlah birokrat pegawai negeri kita dibandingkan dengan jumlah penduduk. Misalnya dengan 250 juta jiwa pnduduk itu yang tepat berapa sih? Atau kalau di DKI penduduk 8 juta birokratnya berapa?” paparnya.

Berdasarkan data Kementerian PAN-RB, jumlah PNS sampai akhir 2013 adalah 4,46 juta orang. Dalam kurun waktu 10 tahun pertumbuhannya mencapai 22,47% dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,63% per tahun.

Pantauan Bisnis/JIBI, Presiden Jokowi, dalam arahannya menekankan tugas pertama menteri Kabinet Kerja adalah penataan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Semuanya melakukan penataan organisasi, identifikasi, secara cepat, melakukan audit organisasi, mana yang sudah jalan, mana yang belum jalan dan memfokuskan organisasi yang Bekerja untuk rakyat.

“Kalau bisa lakukan penyederhanaan organisasi agar bisa bekerja efektif dan efisien. Dan saya minta Menpan RB untuk kawal hal ini pak Yuddy Chrisnandi,” kata Jokowi saat memberi arahan dalam Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Senin (27/10/2014).

Pada sidang kabinet pertama ini, Jokowi meminta para menteri langsung bekerja untuk membuktikan kepercayaan kepada rakyat. Jokowi meminta menteri yang tidak berubah langsung tancap gas, sedangkan yang berubah segera melakukan koordinasi penyusunan organisasi.

Maka, tidak heran jika para menteri baru ini langsung membuat gebrakan, seperti PNS wajib masuk pukul 07.00 WIB di Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau PNS yang harus mau masuk Sabtu-Minggu di Kementerian Perhubungan. Jadi, tak akan ada lagi sebutan pekerjaan santai bagi para PNS.