Presiden Jokowi Patenkan 2 Obat Ini untuk Covid-19, Apa Saja?

Presiden Joko Widodo meneken dua Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap dua obat untuk pengobatan Covid-19.

 Presiden menyampaikan pujian untuk Muhammadiyah melalui konferensi video dalam acara Milad Ke-109 Muhammadiyah Tahun 2021di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (18/11/2021). (Antara)

SOLOPOS.COM - Presiden menyampaikan pujian untuk Muhammadiyah melalui konferensi video dalam acara Milad Ke-109 Muhammadiyah Tahun 2021di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (18/11/2021). (Antara)

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo akrab disapa Jokowi meneken dua Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap dua obat untuk pengobatan Covid-19.

Dilansir dari Liputan6.com, dua obat Covid-19 yang dimaksud Favipiravir dan Remdesivir. Presiden Jokowi meneken Perpres No.101/2021 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Favipiravir. Jokowi juga meneken Perpres No.100/2021 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Remdesivir.

Baca Juga : Hujan dan Angin Kencang Landa Grobogan, Pohon Tumbang Timpa Rumah

Isi dua perpres itu sama dan diteken Jokowi pada 10 November 2021. Selanjutnya diundangkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, pada tanggal yang sama.

Pelaksanaan paten terhadap obat Favipiravir dan Remdesivir untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan sangat mendesak terhadap pengobatan Covid-19. “Pelaksanaan paten oleh Pemerintah terhadap obat Favipiravir dilaksanakan untuk jangka waktu 3 [tiga] tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku,” bunyi Pasal 1 ayat (3).

Jika setelah jangka waktu 3 tahun pandemi Covid-19 belum berakhir, pelaksanaan paten terhadap obat Favipiravir dan Remdesivir diperpanjang sampai pandemi Covid-19 ditetapkan berakhir oleh pemerintah.

Baca Juga : Polres Metro Tangkap 18 Warga Kampung Boncos saat Pesta Narkoba

Pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Favipiravir dan Remdesivir memuat nama zat aktif, nama pemegang paten, nomor permohonan paten/nomor paten, dan judul invensi.

Pasal 3, Menteri Kesehatan menunjuk industri farmasi sebagai pelaksana paten obat Favipiravir dan Remdesivir atas nama pemerintah. Industri farmasi bertugas sebagai pelaksana paten obat Favipiravir dan Remdesivir secara terbatas, memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan nonkomersial.

Industri farmasi tersebut harus memenuhi persyaratan, memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan paten, tidak mengalihkan pelaksanaan paten kepada pihak lain. Selain itu, memiliki cara produksi yang baik, peredaran, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga : Raffi Ahmad Raih Penghargaan di SCTV Awards, Dedikasikan untuk Baby R

“Industri farmasi memberikan imbalan kepada pemegang paten sebesar satu persen dari nilai jual neto obat Favipiravir,” Pasal 4.

Pemberian imbalan dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan sesuai jangka waktu dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4).

Isi Perpres No.100/2021 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Remdesivir hampir sama dengan Perpres yang mengatur pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Favipiravir.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 6.

Berita Terkait

Espos Plus

Drone Makin Dibutuhkan, Pengembangan Teknologi Pesat

+ PLUS Drone Makin Dibutuhkan, Pengembangan Teknologi Pesat

Teknologi drone berkembang pesat. Kegunaan drone makin beragam di banyak sektor. Perusahaan-perusahaan drone mengembangkan pasar berbasis kebutuhan dan manfaat.

Berita Terkini

Kader Terbaik Ustaz Yusuf Mansur Meninggal Kecelakaan, Ini Kisahnya

Ustaz Mahfudz Fauzi meninggal dunia dalam kecelakaan di ruas Tol Pejagan-Pemalang, tepatnya di KM 281+700 jalur A, Rabu (19/1/2022) lalu.

Getol Kritik Yusuf Mansur, Ini Target Sudarso Arief Bakuama

Sudarso mengaku pada 21 Januari 2022 lalu mereka berdua didatangi seorang kerabat Yusuf Mansur berinisial B.

Pengembangan Teknologi Industri Kesehatan Dukung Kemandirian Nasional

Sektor industri kesehatan termasuk di dalamnya industri farmasi, merupakan salah satu sektor yang diutamakan dalam kondisi pandemi saat ini.

Pernah Miskin, Khaby Lame Kini Konten Kreator Ternama Tanpa Kata-Kata

Khaby Lame salah satu konten kreator paling populer di dunia melalui video yang diunggah di media sosial seperti Instagram dan Tiktok.

Ini Dassault Rafale, Pesawat Tempur Incaran Menhan Prabowo Subianto

Rafale dirancang sebagai pesawat berpangkalan di daratan maupun di kapal induk.

Pemerintah Bakal Beli 36 Pesawat Dassault Rafale

Dassault Rafale adalah pesawat tempur serbaguna generasi ke-4.5, bermesin dua, dan bersayap delta asal Prancis yang dibuat oleh Dassault Aviation.

Muhammadiyah: Kebijakan PPPK Ancam Penyelenggara Pendidikan Swasta

Muhammadiyah mengusulkan guru honorer yang lulus seleksi PPPK ditempatkan di sekolah awal tempat mereka mengajar.

Elon Musk Ungkap Kekhawatiran Punahnya Populasi Manusia, Ini Sebabnya

Elon Musk mengungkapkan kekhawatirannya akan populasi manusia yang terancam punah akibat menurunnya angka kelahiran dan tingkat kesuburan.

Inna Lillahi, Ustaz Yusuf Mansur Kehilangan Kader Terbaik

Saat menulis status di Instagram itu Yusuf Mansur tengah dalam perjalanan ke Tegal untuk menjemput jenazah almarhum.

Ini Beda Dua Gugatan TKW terhadap Ustaz Yusuf Mansur di PN Tangerang

Ustaz Yusuf Mansur menghadapi gugatan kedua terkait investasi tabung tanah, di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Selasa (18/1/2022) lalu.

+ PLUS Mengukur Urgensi Dana APBN untuk Proyek IKN

“Karena dananya hampir setengah kuadriliun rupiah, jadi bukan bicara triliun lagi.”

+ PLUS Terburu-Buru Menuju Bonus Sambal Terong

Pembahasan RUU IKN hingga ditetapkan menjadi undang-undang hanya butuh waktu 42 hari. Undang-undang ini potensial digugat ke Mahkamah Konstitusi terutama karena aspek partisipasi publik yang tidak bermakna.

Eks TKW Gugat Yusuf Mansur karena Somasi Tidak Digubris

Gugatan itu dilayangkan setelah upaya persuasif dengan menelepon dan mengirim somasi tidak digubris oleh Yusuf Mansur.

KPK Sita Uang Ratusan Juta Hasil OTT Hakim dan Panitera PN Surabaya

KPK menyita uang ratusan juta rupiah saat melakukan OTT Hakim PN Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat, panitera pengganti PN Surabaya, Mohammad Hamdan, dan pengacara di Surabaya, Rabu (19/1/2022).

Terkuak! Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT KPK Punya Tanah di Solo

Hakim PN Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat, yang terjaring OTT KPK memiliki tanah dan bangunan di wilayah Soloraya, yakni Kota Solo dan Kabupaten Boyolali.