Presiden Jokowi Minta Iuran BPJS Tidak Naik

Presiden Jokowi Minta Iuran BPJS Tidak Naik

SOLOPOS.COM - Ilustrasi kartu BPJS (JIBI/Solopos/Dok.)

Sesuai arahan Presiden Jokowi, iuran BPJS tidak naik.

Solopos.com, JAKARTA - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan jangkauan pelayanan mencapai 73% atau 187,98 juta penduduk Indonesia yang 92,4 juta penduduk atau lebih dari 35% iurannya dibantu oleh Pemerintah.

“Tahun 2019 diharapkan sudah mencapai target universal health coverage sekitar 254 juta penduduk atau sekitar 95%,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani saat memberikan Keynote Speech di Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (31/1/2018), seperti diberitakan Setkab.go.id.

Menko PMK mengakui koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan lintas sektor telah dilaksanakan beberapa kali untuk mencapat target yang telah ditetapkan. Ia menambahkan bahwa tantangan saat mengelola BPJS adalah memberikan pelayanan kepada rakyat dan jika ada yang tidak terlayani dengan baik, gaungnya akan lebih besar dari apa yang sudah dilakukan.

“Untuk memperkuat pelaksanaan program JKN, Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2017, yang menginstruksikan kepada 9 Kementerian/Lembaga dan para Gubernur serta Bupati, untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka menjaga keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN,” tambah Menko PMK.

Dalam waktu 11 bulan ke depan, lanjut Menko PMK, beberapa hal harus ditindaklanjuti dengan lebih progresif. Ia menyampaikan bahwa tidak bisa hanya rapat namun lebih kepada implementasi secara konkret. Di situlah, tambah Puan, akan dilihat apakah yang telah dilakukan berhasil atau tidak, apa yang harus diubah dan dievaluasi untuk ke depan.

“Salah satu yang harus menjadi perhatian dalam diskusi kali ini adalah, yang pertama, terkait dengan iuran. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, agar dalam waktu dekat ini untuk tidak menaikkan iuran Peserta BPJS Kesehatan. Ini merupakan satu kebijakan dari Presiden,” jelas Puan.

Kalau salah satu solusi untuk mengurangi defisit adalah menaikkan iuran, Presiden memberi arahan untuk sementara waktu tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Untuk itu, Menko PMK menyampaikan perlu dicari terobosan dalam mengatasi kesenjangan input dan output keuangan BPJS Kesehatan sehingga dapat menjadi substansi di dalam Revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang JKN.

“Kedua, pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan. Saat ini masih sering ditemukan keluhan-keluhan dari masyarakat seolah-olah Peserta BPJS kesehatan adalah kelompok kelas dua untuk dilayani,” tambah Menko PMK seraya menambahkan pelayanan harus diberikan dengan senyum.

Hal ketiga, lanjut Puan, adalah sinkronisasi data peserta, khususnya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berjumlah 92,4 juta penduduk. Ia menambahkan bahwa Kemensos, Kemendagri, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa peserta PBI adalah kelompok masyarakat tidak mampu, dan diselaraskan dengan basis data terpadu tahun 2015.

“Yang keempat, terkait dengan kepesertaan. Kemenakertrans, Kementerian BUMN, Kemendagri, dan BPJS Kesehatan, memastikan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta, agar prinsip gotong-royong semakin diperkuat. Yang sehat membantu yang sakit,” tambah Puan.

Hal kelima, menurut Menko, adalah edukasi dan sosialisasi. Ia menyampaikan bahwa Kemenkes. Kemendagri, Kemkominfo, Pemerintah Daerah, dan BPJS Kesehatan perlu terus-menerus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan nasional. Caranya, lanjut Menko PMK, daftarkan diri, dan membayar iuran selagi sehat, agar dapat memperoleh manfaat JKN, begitu juga dengan edukasi dan sosialisasi tentang perilaku hidup sehat.

Program JKN ini, tambah Menko PMK, merupakan Program Strategis Nasional dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, dan ini salah satu program yang selalu diperhatikan oleh Presiden.

“Jangan sampai rakyat tidak bisa mendapatkan pelayanan dasar, khususnya kesehatan, agar mereka merasa bahwa Negara atau Pemerintah itu hadir. Rakyat yang sehat adalah modal dasar dalam membangun masyarakat yang sejahtera, maju, dan berkebudayaan. Dan tentu saja, dengan bergotong-royong, insyaallah semua tertolong,” pungkas Puan di akhir Keynote Speech.

Acara diskusi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet ini, menurut Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Surat Indrijarso, agar dapat memetakan kebijakan-kebijakan maupun terobosan yang dapat diambil oleh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Inpres 8 2017 dengan lebih terarah karena pelaksanaan Inpres hanya sampai tanggal 31 Desember 2018.

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapan Waktu Terbaik untuk Minum Susu, Sebelum atau Sesudah Makan?

Adakah waktu yang tepat untuk minum susu agar penyerapan nutrisinya maksimal?

Geger Warga India Positif Covid-19, Kantor Imigrasi Pastikan Tidak Ada Penambahan WNA di Soloraya

137 Orang WNA India berada di kawasan Soloraya, rata-rata mereka bekerja sebagai ahli di bidang tertentu misalnya garmen.

Polres Bantul Masih Kesulitan Melacak Keberadaan R Terkait Kasus Satai Beracun

Polres Bantul belum mampu mengungkap keberadaan R terkait kasus satai beracun. Polisi kesulitan melacak karena handphone R mati.

Hamil di Luar Nikah, Pelajar SMK Magelang Gugurkan Janin 8 Bulan

Pelajar SMK nekat melakukan aborsi pada janin 8 bulan yang ia kandung. Warga menemukan janin yang ia kubur dan melaporkannya ke polisi.

Daging Busuk Kedapatan Dijual di Pasar Tradisional Magelang

Tim Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, menemukan daging busuk dijual di pasar saat sidak pasar daging di beberapa pasar tradisional.

35 Jemaah Masjid di Gayam Sukoharjo Jadi Kontak Erat Pasien Covid-19

Sebanyak 35 jemaah Masjid Al Huda Darmosari, Kelurahan Gayam, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo menjadi kontak erat 1 jemaah positif Covid-19.

Warga Kawasan Aglomerasi Boleh Mengunjungi Objek Wisata Klaten

Pemkab Klaten akhirnya tak membatasi daerah asal pengunjung objek wisata. Namun, para pengelola harus tetap menerapkan ketentuan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas.

Miris, Pelaku Pembakar Gadis Cianjur Ternyata Kekasih Sendiri

Polres Cianjur menangkap pria pelaku pembakar gadis bernama Indah Daniarti. Pelaku ternyata kekasih korban.

Tom Cruise Ngamuk Saat Syuting "Mission Impossible 7", Kenapa Ya?

Kesabaran Tom Cruise saat pembuatan Mission Impossible 7 sepertinya tengah diuji.

Resep Opor Ayam Khas Solo Sedap untuk Lebaran

Berikut resep opor ayam spesial khas Solo yang dapat disajikan saat Lebaran tiba untuk menjamu keluarga tercinta.

Cari Bandar Pil Koplo di Lapas Probolinggo, Polisi Pulang dengan Tangan Hampa

Berbekal informasi dari pengedar pil koplo yang mereka tangkap, Satnarkoba Polres Tulungagung Kota merazia Lapas Tulungagung. Namun mereka tak menemukan bandar maupun barang bukti dalam razia tersebut.

Pabrik Snack di Tegalmas Klaten Terbakar, Kerugian Rp500 Juta

Kuat dugaan, kobaran api itu bersumber dari penggorengan di tungku atau kompor yang telah disiapkan dua karyawan pabrik snack itu.