Solopos.com, JAKARTA – Presiden Jokowi menegaskan Kartu Pra-Kerja bukan program menggaji pengangguran. Hal itu ditegaskan lantaran banyak masyarakat yang salah persepsi tentang hal tersebut.
Pada praktiknya, Kartu Pra-Kerja merupakan bantuan pemerintah kepada pencari kerja maupun pekerja aktif. Selain itu, kartu ini bisa dimanfaatkan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang butuh meningkatkan kompetensi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan hal tersebut dalam rapat terbatas bersama Wapres Ma'ruf Amin dan menteri Kabinet Indonesia Maju, Selasa (10/12/2019).
"Terkait implementasi Kartu Pra-Kerja, saya ingin menegaskan lagi bahwa program ini bukan menggaji pengangguran. Sekali lagi bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran. Tidak. Itu keliru," terang Presiden Jokowi seperti dilansir Detik.
Kartu Pra-Kerja merupakan bagian program pelatihan vokasi. Jadi, sasaran penerima kartu ini adalah para pencari kerja dan pekerja yang terkena PHK.
"Jadi kartu Pra-Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak dalam pendidikan formal atau juga untuk para pekerja aktif dan pekerja yang terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi," ujar dia.
Program Kartu Pra-Kerja diluncurkan dengan dua tujuan. Yakni pemerintah ingin menyerap angkatan kerja dan meningkatkan keterampilan para pekerja.
"Pertama mempersiapkan angkatan kerja agar terserap untuk bekerja atau menjadi entrepreneur. Kemudian yang kedua meningkatkan keterampilan para pekerja dan korban PHK melalui reskilling dan upskilling agar semakin produktif dan berdaya saing," ujar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
