Presiden Jokowi Akan Bentuk Unit Pemantapan Pancasila

Presiden Jokowi akan membentuk Unit Pemantapan Pancasila agar tak menjadi slogan semata.

Solopos.com, JAKARTA – Agar penerimaan terhadap Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi diamalkan, dikonkretkan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan di dalam kehidupan sehari-hari, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membentuk Unit Pemantapan Pancasila.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kita ingin membuat sebuah lembaga, sebuah unit pemantapan Pancasila di bawah Presiden langsung. Dan kita harapkan pada sore hari ini, hal itu bisa kita dibicarakan,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas, Senin (19/12/2016) sore, di Kantor Presiden, Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan kembali apa yang  pernah disampaikan di Bandung, pada saat peringatan hari lahirnya Pancasila. Presiden mengatakan banyak negara di dunia sedang gelisah karena toleransi yang mulai terkoyak, solidaritas sosial yang mulai terbelah, ketertiban sosial yang juga terganggu, dan semakin goyahnya mereka dalam mengelola keberagaman dan perbedaan.

“Dunia juga sekarang ini dihantui oleh aksi terorisme, aksi ekstrimisme, dan radikalisme. Dan berbagai negara di dunia sedang mencari referensi nilai-nilai dalam menghadapi tatanan dan tantangan itu,” tutur Presiden.

Di tengah kondisi dunia seperti itu, lanjut Presiden, kita bersyukur memiliki Pancasila.

Presiden mengingatkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah hidup bangsa, tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihafalkan ataupun dijadikan simbol pemersatu bangsa.

“Penerimaan pada Pancasila juga seharusnya tidak berhenti menjadi slogan semata. Pancasila harus diamalkan, harus dikonkretkan, harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan di dalam kehidupan sehari-hari kita,” tutur Presiden.

Menurut Presiden, Pancasila harus betul-betul diwujudkan dalam pola pikir, sikap mental, gaya hidup, dan perilaku nyata di dalam kehidupan sehari-hari.

“Pancasila juga harus menjadi ideologi yang bekerja, yang terlembagakan dalam sistem, dalam kebijakan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya,” tegas Presiden.