Presiden harus tolak usulan struktur Polri

Jakarta— Pengamat kepolisian, Neta S Pane meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menolak usulan struktur organisasi Polri yang kini telah masuk ke Sekretariat Negara (Setneg) karena bisa memboroskan anggaran negara.

“Presiden jangan menandatangani usulan itu karena membuat jumlah jabatan jenderal membengkak dari 139 menjadi 158. Banyak jenderal berarti banyak staf dan banyak anggaran,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) itu di Jakarta, Senin (14/6).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Neta Pane mengatakan, struktur organisasi Polri telah lolos di Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi dan kini menunggu tanda tangan Presiden sebelum diberlakukan yang direncanakan akan diresmikan pada HUT Bhayangkara pada 1 Juli 2010.

Saat ini, menurut Pane, Polri memiliki lima jabatan jenderal bintang tiga (Komjen) dan diusulkan akan ditambah menjadi delapan. Lima jabatan berpangkat Komjen itu adalah Wakapolri, Kepala Badan Reserse Kriminal Umum, Kepala Badan Pembinaan Keamanan dan Inspektorat Pengawasan Umum .

Sedangkan tiga jabatan komjen yang diusulkan adalah Kepala Badan Intelijen Keamanan, Sekretaris Utama serta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Menurut Pane, struktur baru Polri itu mirip dengan struktur kementerian saat ini namun ada beberapa perbedaan mendasar.

“Kalau di kementerian, jenderal bintang tiga itu hanya untuk wakil menteri dan sekretaris kementerian, sedangkan jabatan lainnya cukup bintang dua. Masa struktur baru Polri memiliki delapan komjen. Ini kan aneh,” katanya.

Ia mengemukakan, dilihat dari sisi anggaran, struktur Polri yang baru bisa menyedot 70 persen dari Rp23,7 triliun anggaran Polri.

“Masa anggaran untuk tugas-tugas operasi dan pelayanan publik cuma 30 persen. Ini bisa mempengarui profesionalisme Polri,” katanya.

ant/rif