Presiden: Ancaman terorisme masih berkeliaran

Jakarta–Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan semua pihak harus terus waspada dan tidak lengah karena ancaman terorisme masih berkeliaran tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.

Pada peresmian gedung baru manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) di area perkantoran M-1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kamis, Presiden meminta semua pihak untuk tidak berkompromi dalam menjaga keamanan.

Promosi BI Rate Naik Jadi 6,25%, BRI Optimistis Pertahankan Likuiditas dan Kredit

“Saya menginstruksikan kepada jajaran pemerintah dan BUMN, saya menyerukan kepada pihak swasta siapa pun, untuk tidak berkompromi dengan tindakan keamanan dan keselamatan,” tuturnya.

Presiden mengatakan, kesibukan memperketat
keamanan tidak hanya dilakukan setelah adanya tindakan terorisme yang lolos dari pengawasan. Menurut dia, setiap saat harus dilakukan penjagaan keamanan dan pencegahan melalui pemeriksaan ketat terhadap semua akses masuk ke dalam gedung termasuk memeriksa semua barang bawaan.

“Saya sering mengkritik kadang-kadang dianggap sudah kenal karyawan di situ, lantas tidak diperiksa seksama. Semua harus diperiksa seksama,” katanya. Kepada PT Garuda Indonesia, Presiden Yudhoyono juga mengingatkan agar maskapai penerbangan nasional itu menjaga keamanan dari ancaman terorisme di Indonesia maupun di dunia.

Ia meminta pemeriksaan keamanan dilakukan tidak hanya di pintu pemeriksaan, tetapi juga sampai ke lorong-lorong karyawan dan juga layanan catering yang harus steril.

“Jangan berkompromi, tidak ada toleransi apa pun untuk mengendorkan langkah-langkah pengamanan dan penyelamatan penerbangan. Semua prosedur tetap, standard operator prosedur dan preventive measure agar dijalankan,” katanya.  

Presiden mencontohkan, jika ia menumpang pesawat kepresidenan dari Bandara Halim Perdanakusuma pun, barang bawaannya tetap harus melewati prosedur pemeriksaan yang diwajibkan.

“Siapa tahu ada yang mengaku tas Presiden, padahal tas orang lain,” katanya. Karena itu, menurut Kepala Negara, jangan sampai ada pejabat negara yang ingin lolos dari prosedur pemeriksaan wajib hanya karena ia petinggi Negara.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Surya Dharma, Kepala Pusat Informasi dan Humas, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
Ant/tya