Premium dengan jeriken disetok, PT Pertamina akan mencari mekanisme yang sesuai untuk nelayan
Harianjogja.com, JOGJA--PT Pertamina DIY dan Surakarta akan mempelajari persoalan yang dialami nelayan dan mencari mekanisme yang terbaik untuk nelayan terkait larangan pembelian premium dalam jeriken.
Promosi Semarang (Kaline) Banjir, Saat Alam Mulai Bosan Bersahabat
(Baca juga : SPBU Setop Penjualan BBM dengan Jeriken, Bagaimana Nasib Nelayan?)
Senior Sales Executive Retail VI Pertamina DIY dan Surakarta Henry Eko mengungkapkan upaya Pertamina saat ini adalah untuk memutus penjualan kembali premium. Namun, jika memang para nelayan merupakan pengguna akhir dan tidak dijual kembali, hal itu tidak masalah.
“Tapi untuk memastikan itu memang enggak mudah. Kalau memang buat dipakai sendiri, saya kira tidak apa-apa,” ungkap dia ketika dihubungi Harianjogja.com, Senin (8/8/2016).
Ia menjelaskan, kebijakan ini baru saja dijalankan sehingga konsentrasi Pertamina masih pada perluasan ketersediaan pertalite. Pertamina mendorong semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk menyediakan pertalite.
Pertamina juga akan mempelajari surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang selama ini digunakan nelayan.
Eko mengungkapkan, nelayan tidak perlu khawatir jika ingin menggunakan pertalite untuk bahan bakar kapal yang umumnya menggunakan mesin dua tak. “Pertalite dan oli bisa dicampur dan digunakan untuk bahan bakar,” kata dia.
Sementara itu, satu Pengurus Kelompok Nelayan Pantai Gesing, Samingin berharap ada pengecualian untuk nelayan. Setiap hari, rata-rata kebutuhan premium untuk nelayan Gesing sekitar 600 liter. Jumlah itu dimanfaatkan untuk 15 hingga 20 nelayan. Ia mengaku ragu untuk menggunakan campuran pertalite dan oli.
“Saya perah mencoba menggunakan pertamax, tapi mesin kapal malah enggak kuat karena pembakarannya terlalu bagus,” kata di.
Samingin berharap, Pertamina melakukan sosialisasi terlebih dahulu. “Saya baru tahu kalau sekarang sulit dapat premium itu tadi siang [kemarin siang],” kata dia.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul Agus Priyanto mengaku selama ini ada surat rekomendasi untuk nelayan. “Saya akan koordinasi dengan DKP DIY terlebih dahulu mengenai kebijakan ini,” ungkap dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
