PREMANISME Parkir Dikeluhkan Masyarakat

ilustrasi (Burhan Aris Nugraha/Espos/dok)

SOLO–Premanisme parkir menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan sejumlah elemen masyarakat Kota Solo saat digelar public hearing membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2011 di Gedung Dewan, Kamis (14/6/2012).

Promosi Santri Tewas Bukan Sepele, Negara Belum Hadir di Pesantren

Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Solo, Titin E Trihayutiningsih M Fanani, yang menjadi peserta public hearing, mengemukakan persoalan perparkiran di Kota Bengawan seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pemkot agar segera dicarikan solusinya. Titin menuturkan di sejumlah kantor yang semestinya bebas parkir, hingga kini justru masih terjadi pemungutan parkir. Bahkan menurutnya, masih ada parkir di beberapa titik yang ilegal.

Dicontohkan dia, di kompleks perkantoran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo, DPD Partai Golongan Karya (Golkar) dan GOW Solo. ”Ya petugas parkir itu meminta uang parkir, tapi saat dikasih Rp1.000, mereka bilang kurang. Namun saat saya meminta karcis parkir, mereka tidak memberikannya. Sudah gitu dengan badan yang penuh tato itu mereka marah kalau tidak diberi. Hal seperti itu kan namanya premanisme parkir?” bebernya.

Ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno mengakui di beberapa kawasan yang masuk lingkungan perkantoran, semestinya tidak boleh ditarik retribusi parkir. ”Tapi kalau memang ternyata ditarik, ya laporkan saja. Sebab tidak boleh itu seperti itu,” kata Sukasno.

Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Budi Yulistianto selaku perwakilan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Solo, mengatakan berbagai persoalan terkait perparkiran tersebut akan menjadi koreksi bagi Pemkot, khususnya dinas terkait untuk melakukan pembenahan dan penertiban.