Pasar cepogo Boyolali (Sephtia Ryanthie/JIBI/SOLOPOS)
BOYOLALI –– Dibentuknya Paguyuban Pedagang Pasar Sayur Cepogo (P3SC) pascapembangunan Pasar Cepogo, Boyolali, belakangan menuai persoalan. Sebagian masyarakat mengaku resah dengan adanya dugaan praktik premanisme, pungutan liar (pungli) dan intimidasi dari oknum paguyuban tersebut terkait aktivitas mereka di pasar sayur itu.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Kondisi tersebut dikemukakan Hartanto, Ketua Posko Pengaduan yang dideklarasikan di sebelah timur Pasar Cepogo, Senin (18/2/2013). Dijelaskan Hartanto, didirikannya Posko Pengaduan itu untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat dan pedagang terkait aktivitas di pasar tersebut.
“Melalui posko ini, kami persilakan masyarakat atau pedagang menyampaikan aspirasinya, keluhannya jika mendapati atau bahkan mengalami intimidasi atau pungli terkait aktivitas di dalam pasar,” jelas Hartanto
Diungkapkan dia, menyusul rampungnya pembangunan Pasar Cepogo, masyarakat, khususnya pedagang dan warga sekitar berharap banyak keberadaan pasar tersebut bisa mendukung peningkatan perekonomian mereka. Ironisnya, pasar yang dibangun dengan dana senilai Rp4,7 miliar itu saat ini hanya dimanfaatkan segelintir orang.
“Ini semua karena P3SC yang melakukan penghisapan, antara lain, memaksa warga yang akan bekerja di pasar untuk mengikuti aturan P3SC. Bila tak mau menjadi anggota, tidak boleh menggunakan fasilitas pasar ataupun berdagang di sana. Bahkan, untuk menjadi anggota harus membayar Rp2 juta hingga Rp5 juta per orang. Belum lagi berbagai pungutan lain seperti iuran anggota dan iuran keamanan,” bebernya.
Kondisi itu diakui Sugiyanto, 40, salah seorang tukang ojek di Pasar Cepogo. Dituturkan Sugiyanto, ada pungutan-pungutan yang dikenakan kepada pedagang dan tukang ojek, serta yang lainnya yang beraktivitas di pasar tersebut.
”Ya tiap hari pedagang pasar ditarik pungutan untuk keamanan, kebersihan dan parkir. Kalau ditotal itu per lapak atau per orang sekitar Rp12.000,” ungkap Sugiyanto.
Lebih lanjut Hartanto menambahkan, posko akan dibuka selama sebulan ke depan. Nantinya, pihaknya juga akan tetap menugaskan anggotanya guna melakukan pemantauan dan menerima pengaduan masyarakat serta pedagang. Bahkan mereka meminta P3SC dibubarkan.
“Kalau bisa diselesaikan, segera diselesaikan. Namun bila harus berlanjut ke ranah hukum, kami juga siap melakukan advokasi atau pendampingan,” tegasnya.
Ditemui terpisah, Koordinator P3SC, Wahyudianto membantah paguyuban melakukan intimidasi, praktik pungli hingga premanisme. Menurutnya, keberadaan P3SC justru untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota.
Tercatat anggota yang masuk P3SC saat ini sekitar 250 orang. Mereka tersebar dalam beberapa divisi yaitu, keamanan, parkir, kuli angkut, bongkar muat, tukang ojek, MCK, kebersihan.
Wahyudianto mengakui pihaknya membatasi jumlah personelnya. Sebab menurut dia, jika tidak dibatasi, maka jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
