Pramono: Tak ada persetujuan di Banggar

Jakarta–Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan, klaim Fraksi Partai Golkar bahwa dana aspirasi telah disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR adalah tidak benar. Sebab, dalam pembahasan di panitia kerja (panja), usulan dana itu tidak pernah dibahas secara khusus.

“Di Badan Anggaran sebenarnya tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal ini dan dalam panja kemarin tidak ada pembahasan secara spesifik mengenai hal itu. Sehingga nggak betul kalau Banggar memberikan persetujuan, bahwa pengajuan itu kan diajukan di paripurna,” kata Pramono Anung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pramono mengatakan, ia juga sudah meminta konfirmasi kepada Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo soal masalah itu.

“Kemarin saya sudah konfirmasi kepada pimpinan fraksi (Tjahtjo Kumolo), pimpinan fraksi juga menyatakan sikap nggak berubah dan memang tidak akan berubah (menolak), sehingga kalau ada pendapat perseorangan dari faksi, itu bukan sikap fraksi,” ujar dia.

Mantan Sekjen PDIP ini, masih meragukan penggunaan dana itu, jika nantinya disetujui. Apalagi jika disalahgunakan, maka anggota Dewan harus siap berurusan dengan hukum.

“Pertanggungjawabannya akan susah, masalah transparansinya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai suatu hari seluruh anggota Dewan, nanti akan bisa terjerat persoalan hukum akibat tidak dasar yang kuat dan akuntabilitas,” jelas pria berkacamata ini.

Dia mengaku sudah pernah memberikan peringatan pada anggota Dewan saat usulan dana aspirasi itu dibawa ke rapat paripurna.

“Itu (paripurna) warning untuk seluruh anggota Dewan termasuk yang ada di Badan Anggaran bahwa jika ini dilakukan secara terbuka pasti akan berbeda dengan pandangan di panja yang dibahas tertutup,” pungkas dia.

dtc/isw