Sragen (Espos)–Paguyuban Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Jawa Tengah (Pradja) Kabupaten Sragen menyayangkan langkah DPRD setempat yang melakukan studi banding hingga ke Temanggung untuk mengetahui lebih jauh tentang pembayaran kesejehteraan perangkat desa.
Studi banding yang dilakukan beberapa waktu lalu ini dinilai tidak menghasilkan apa-apa dan hanya menghabiskan anggaran. Wakil Ketua Praja Sragen, Sumanto kepada Espos di Gedung Dewan, Selasa (25/8) mengatakan, studi banding ke Temanggung merupakan langkah keliru mengingat kondisi Temanggung hampir sama dengan Sragen. Lagipula studi banding tersebut hanya menghabiskan dana tanpa hasil yang menggembirakan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Buat apa jauh-jauh ke Temanggung. Kalau ingin membandingkan bagaimana kesejahteraan para Pradja, pergi saja ke Sukoharjo atau Karanganyar, malah dekat,” ujarnya.
Menurut Sumanto, di kedua kabupaten yang masih satu lokal dengan Sragen itu, pembayaran kesejahteraan untuk perangkat desa sudah jauh lebih baik. Meski masih di bawah upah minimum kabupaten (UMK) setempat, pembayaran kesejahteraan bagi perangkat desa sudah agak mendekati UMK.
Lain dengan kondisi di Sragen di mana perangkat desa hanya mendapat bayaran Rp 125.000 hingga Rp 175.000 per bulan.
Atas kondisi yang belum memuaskan ini, Sumanto mengaku akan terus berjuang untuk peningkatakan kesejahteraan perangkat desa di Sragen. Bahkan Rabu ini, pengurus Pradja rencananya bakal kembali melakukan pembicaraan dengan pihak eksekutif terkait tuntutan insentif minimal sama dengan UMK ini.
“Kami juga akan terus meminta dukungan dari legislatif dalam memperjuangkan hak kami ini. Meski sebagian anggota Dewan baru dan belum dikenal, kami tetap akan melakukan pendekatan,” tambahnya.
isw
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
