JAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Ary Dwipayana menilai konflik di internal Partai Demokrat tidak akan berpengaruh pada perekonomian nasional, namun lebih pada kegagalan partai tersebut dalam proses menyelesaikan tahapan Pemilu 2014.
“Konflik faksionalisasi di tubuh Partai Demokrat ini tidak serta merta berpengaruh pada perekonomian karena sudah hampir tiap hari persoalan serupa muncul,” ujarnya, Jumat (8/2/2013).
Promosi Kredit BRI Tembus Rp1.308,65 Triliun, Mayoritas untuk UMKM
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum didesak oleh sebagian kalangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mundur karena terlibat kasus dugaan korupsi sarana olahraga Hambalang dan praktik gratifikasi.
Namun demikian, kalangan pimpinan daerah Partai Demokrat berupaya mempertahankan kepemimpinan Anas karena belum menyandang status tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Ary, persoalan akan muncul justru kalau Presiden SBY maupun DPP Partai Demokrat mengambilalih kepemimpinan Anas. Dengan demikian, ujarnya hal itu akan cukup berpengaruh pada perjalanan pemerintahan karena energi SBY akan lebih banyak tersedot ke partai ketimbang mengurus negara.
Kelanjutan kisruh di tubuh Partai Demokrat, ujar Ary, sangat tergantung dari keputusan KPK. Kalau KPK menetapkan Anas sebagai tersangka maka keputusan itu menjadi pintu masuk bergulirnya manuver politik di internal partai karena Anas akan nonaktif, ujarnya.
Kondisi itu, ujarnya, akan menggangu partai tersebut dalam menjalani proses tahapan pemilu, terutama dalam penetapan calon anggota legislatif sementara yang akan dimulai pada April mendatang.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
