Pradja Sragen minta kekosongan Perdes segera diisi

Sragen (Solopos.com)–Persatuan Perangkat Desa dan Kepala Desa Jateng (Pradja) Sragen mendesak agar kekosongan jabatan perangkat desa (Perdes) di 112 desa segera diisi agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar.

Pradja juga meminta kekosongan jabatan Perdes tidak dibiarkan berlarut-larut. Penegasan itu disampaikan anggota Presidium Pradja Sragen Sumanto saat dihubungi Espos, Senin (28/3/2011). “Pada dasarnya kekosongan jabatan di lembaga pemerintah, termasuk desa tidak boleh dibiarkan. Artinya kekosongan jabatan itu menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah karena Perdes berhubungan langsung dengan masyarakat. Terlepas dari kendala yang dihadapi Pemkab Sragen, kekosongan jabatan Perdes wajib diisi,” tegas Sumanto.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Menurut dia, beberapa desa berupaya untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat atas kosongnya jabatan Perdes, seperti modin, bayan dan seterusnya. Untuk sementara, lanjutnya, kekosongan jabatan Perdes memang dirangkap oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) dari Perdes lainnya yang masih aktif.
“Saya memang belum mendengar adanya keluhan pelayanan masyarakat akibat kekosongan jabatan Perdes. Tapi, seyogyanya kekosongan jabatan itu segera diisi,” tambahnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sragen Mahmudi Tohpati menyatakan penolakan anggaran untuk pengisiangan kekosongan Perdes disebabkan adanya defisit anggaran yang cukup besar, yakni mencapai Rp 58 miliar. Defisit anggaran itu tercantum dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Dia mengakui Komisi I merekomendasikan agar anggaran pengisian Perdes dipangkas dan akan dimunculkan dalam APBD Perubahan 2011 mendatang.

“Prinsipnya pelayanan di tingkat desa tidak terganggu akibat adanya kekosongan jabatan Perdes. Jika ada laporan tentang gangguan pelayanan akibat kekosongan Perdes maka kami segera mengusulkan untuk mengalokasikan anggaran. Jadi penolakan anggaran itu murni karena defisit yang cukup besar, bukan dialihkan untuk kepentingan lainnya,”
ujar Mahmudi.

(trh)