PRABOWO VS JOKOWI : Hendropriyono: Keterlibatan Babinsa Arahkan Pemilih Bisa Berbahaya

Solopos.com, JAKARTA — Terkait kabar dugaan keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) pada pertarungan Pilpres 2014, kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) meminta masyarakat waspada.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang juga anggota Dewan Pengarah Tim Pemenangan Jokowi-JK, AM Hendropriyono, mengatakan relawan Jokowi-JK dan masyarakat harus mewaspadai terjadinya kecurangan yang melibatkan aparat negara, termasuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) pada Pilpres 2014.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Oleh karena itu, rakyat harus bersatu dan berani melawan segala potensi kecurangan di pilpres yang digerakkan oleh elite kekuasaan. Kita harus menyadari, ‘perang’ zaman ini ‘perang’ asimetrik, yang tak seimbang. Tapi yang kecil bisa menang, yang tidak punya duit bisa menang. Karena modal kita adalah semangat,” kata Hendropriyono dalam acara konsolidasi organisasi relawan Kawan Jokowi, di Jakarta, Sabtu (7/6/2014).

Dari gejala dan prediksi yang ada, kecurangan itu bisa terlihat dan semakin menguat. Salah satunya adalah dugaan pengerahan Babinsa yang mendatangi kampung-kampung untuk mendata sesuatu yang sebenarnya bukan urusan mereka. Masyarakat harus aktif menyelidiki, mengawasi, serta mencegahnya.

Hendropriyono menegaskan, soal Babinsa ini perlu diselidiki, apakah Babinsa ini bergerak secara struktural atau di luar struktural. Pasalnya, bila ini terstruktural sangat berbahaya. Namun, bila di luar struktural maka para Babinsa ini melanggar sapta marga, ancamannya bisa dipecat.

“Untuk itu, perlu diselidiki siapa namanya, di mana bergeraknya, apa yang dilakukan, dan bagaimana pergerakannya,” ujarnya.

Menurut dia, masyarakat tak boleh puas dengan pernyataan-pernyataan yang berusaha meredam situasi, yang dia sebut sebagai ‘kata-kata penghiburan’, seperti pernyataan dari Presiden SBY, Panglima TNI, maupun KSAD, yang hanya menyampaikan norma-norma biasa semacam bahwa TNI akan netral.

“Itu hanya menghibur kita, tapi tak memecahkan masalah. Kalau mau memecahkan masalah, tunjukkan siapa yang berbuat itu, dimana, bagaimana, dan mengapa,” tegas Hendropriyono.

Sementara itu,  Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, menambahkan kasus Babinsa harus menjadi momentum,  masyarakat tak lagi bisa berdiam diri melihat potensi curangnya elit kekuasan.  “Kita harus bisa mengorganisir diri, menggerakkan masyarakat, lingkungan, teman-teman di komunitas kita masing-masing. Semua harus bergerak,” tegas Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, musuh saat ini adalah kecurangan dan elit kekuasaan yang mengontrolnya. Apabila ada oknum masyarakat yang mengaku-aku tentara atau polisi, diharapkan masyarakat proaktif mempertanyakan identitas sebenarnya.

“Kalau tak mau menyerahkan identitas, teriak maling atau rampok. Karena mereka  maling dan rampok demokrasi. Kita harus berani berbuat begitu,” kata Tjahjo.

Ia juga menyerukan kepada seluruh aparat negara terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berbuat netral. Teknologi informasi yang digunakan saat proses perhitungan suara pilpres juga harus transparan.

Ia melanjutkan  Jokowi adalah calon pemimpin yang memang diinginkan mayoritas rakyat Indonesia. Indikasi terhadap hal itu sudah banyak, dengan yang terbaru adalah dibukanya rekening gotong royong Jokowi-JK, dalam waktu seminggu lebih sudah menghasilkan puluhan miliar rupiah. Banyaknya kesukarelaan membantu Jokowi-JK adalah bukti keinginan masyarakat yang ingin menjadikan Jokowi sebagai presiden.

“Makanya Jokowi tak kita poles-poles, tapi tetap apa adanya. Dia tak bisa pidato berbusa-busa, tak bisa naik kuda. Tapi dia bisa dan hanya ingin bekerja serta melayani, berjabat tangan, dan mendengarkan aspirasi seluruh masyarakat,” kata Tjahjo.